ilustrasi: gresnews.me
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji akan menindaklanjuti secara konkrit seluruh aspirasi buruh. Termasuk realisasi upah sektoral pada 2013 mendatang.
Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan pihaknya menilai aspirasi dan harapan yang disampaikan buruh sangat rasional. Meskipun sejumlah kasus perlu diklarifikasi dan didalami lebih lanjut. Namun, dalam hal kebijakan, Pemprov Jawa Timur sependapat.
Beberapa hal yang disampaikan dan akan direspon Pemprov Jatim adalah revisi UU terkait proses peradilan hubungan industrial yang dianggap buruh sangat memberatkan, berliku-liku dan berbelit-belit. Tapi hasilnya merugikan buruh. Karena itu, mereka ingin proses singkat, berbiaya murah dan tidak berbelit-belit, tapi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sementara untuk kasus PHK, outsourcing dan tidak bayar tunjangan hari raya akan ditindaklanjuti secara konkrit. “Melalui rekomendasi ke Pemkab/kota akan ada sanksi bahkan sanksi penutupan ke perusahaan yang melanggar,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya.
Pada 2013 juga diharapkan upah sektoral sudah bisa direalisasikan. Namun, untuk pembahasan lebih rinci perlu pertemuan lebih lanjut. Gubernur bisa mengajak bupati dan walikota untuk benar-benar merespon aspirasi buruh soal upah sektoral.
Terkait dengan 5 daerah di Jawa Timur yang dikatakan buruh menolak surat edaran Gubernur tentang upah sektoral, Gus Ipul masih akan mendalaminya. Ia sendiri tidak yakin apakah penolakan tersebut disengaja.
Seperti diketahui, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aliansi Buruh Menggugat kembali menagih janji Gubernur Jawa Timur yang pernah dinyatakannya pada 1 Mei 2012 lalu. suarasurabaya.net
