Penyaluran Kredit UMKM Kurang Optimal

ilustrasi

Meski mengalami peningkatan penyaluran kredit untuk UMKM, namun proporsi kredit UMKM dipandang masih belum sebanding dengan pertumbuhan total kredit itu sendiri, demikian Pemimpin BI Surabaya, Muhamad Ishak, menilai.

Secara umum, penyaluran kredit di Jawa Timur (Jatim) memang mengalami peningkatan. Untuk total kredit UMKM, selama triwulan pertama tahun 2012, Bank Indonesia (BI) Surabaya mencatat penyaluran total kredit di Jatim mencapai Rp 63,21 triliun atau tumbuh sebesar 12,23 persen, dibanding periode yang sama tahun 2011.

Proporsi penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Jatim memang masih didominasi oleh bank pemerintah sebesar 57,67% dengan jumlah mencapai Rp 36,46 triliun, disusul kemudian oleh Bank Swasta dan Bank Asing dengan besar masing-masing Rp26,06 triliun (41,23%) dan Rp693 miliar (1,10%).

Muhamad Ishak, menjelaskan, bank swasta secara bertahap mulai meningkatkan penyaluran kredit UMKM seiring dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Daerah. I

“Terdapat peningkatan proporsi kredit UMKM oleh Bank Swasta dari 36,91% pada Triwulan I/2011 menjadi 41,23% pada triwulan I/2012” terangnya.

Diakuinya, meski tumbuh secara konsisten, namun proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap total kredit masih belum sebanding dengan pertumbuhan total kredit itu sendiri. Tercatat pada periode ini, proporsi kredit UMKM mencapai 32,79% dari total kredit. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengembangan UMKM melalui perluasan akses ke sektor perbankan masih harus dioptimalkan.

Sementara itu, pada periode yang sama, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian RI, realisasi penyaluran KUR secara nasional hingga triwulan I/2012 mencapai Rp 10,83 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.059.683 nasabah atau tumbuh sebesar 78,92% year-on year.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) pada 42 bank yang mewakili 80% nilai total kredit bank umum nasional, penyaluran kredit modal kerja menjadi prioritas utama perbankan. Kemudian diikuti kredit investasi serta konsumsi.
Perubahan prioritas penyaluran kredit tersebut karena dua hal. Pertama, adanya tekanan pada kredit konsumsi karena kebijakan loan to value (LTV) kredit properti dan modal kerja. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan kondisi moneter yang mendukung tumbuhnya dunia usaha.
Perubahan fokus penyaluran kredit ini diikuti makin murahnya bunga kredit. BI memprediksi, rata-rata biaya dana rupiah dan valuta asing (valas) bank tahun ini masing-masing 5,69% dan 1,41%. Biaya dana pinjaman (cost of loanable fund) rupiah 8,03% dan valas 2,95%. Hal ini mendorong penurunan bunga rupiah kredit modal kerja dari 13,38% menjadi 13,06%. Kredit investasi turun dari 13,31% menjadi 12,94% dan kredit konsumsi turun dari 16,22% menjadi 15,22%. Bunga kredit valas modal kerja 6,75%, investasi 6,75% dan konsumsi 6,56%.
Terpisah, Direktur Komersial Bank CIMB Niaga Handoyo Subali mengatakan, tahun ini, investor sektor riil sedang bergairah sebab iklim investasi sedang bagus. “Meningkatnya pendapatan dari peningkatan kesempatan kerja akan membuat pengeluaran yang bersifat konsumtif juga naik,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Peralihan penyaluran kredit tersebut telihat pada kredit yang hingga Maret mencapai Rp 2.266,7 triliun. Kredit investasi tumbuh 30,1%, kredit modal kerja 25,9% dan konsumsi 20,5%.
Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Mulya E Siregar berpendapat, penurunan ini bisa dipengaruhi bakal efektifnya aturan LTV KPR dan KKB 15 Juni 2012. “Aturannya belum mulai. Mungkin (perbankan) siap-siap,” tutur Mulya.
Direktur Utama Bank BNI Gatot Mudiantoro Suwondo mengatakan, jika kredit konsumsi terhambat, bank harus menyalurkan kredit produktif lebih kencang. “Tanpa insentif pun bank pasti menyalurkan kredit. Kalau tidak, pendapatan bisa turun,” ujarnya.
Pengamat Perbankan Doddy Arifianto bilang, perbankan tidak perlu takut jika kredit konsumsi melambat karena masih ada sektor usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki pangsa pasar besar dan margin tebal. surabayapost online

Komentar Pembaca

  1. Harapan kami sebagai masyarakat kecil, tolong fasilitasi pihak Pemerintah dengan UMKM kepada PERBANKAN (khususnya swasta) dilaksanakan dengan pertimbangan realita di lapangan pak karena seringkali masyarakat yang membutuhkan tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan aturan baku dari pemberi modal kerja. Mohon kami diarahkan melalui sebuah kebijakan tertentu secara khusus tentunya bagi pelaku UMKM dengan permasalahan tersebut diatas, terimakasih atas perhatian Bapak kepada Masyarakat.

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim