Apa Kabar Jalur Lintas Selatan?

Ilustrasi

Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa Timur dipastikan stagnan, mengingat infrastruktur jalan sebagai akses pembuka tak kunjung selesai dibangun. Dana APBN baru mengucur 10% dari target yang dialokasikan. Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dibangun sejak 2002 dan telah menghabiskan anggaran Rp 7,5 triliun menghubungkan Kab. Banyuwangi hingga Kab. Pacitan itu, belum mampu menyelesaikan 50%-nya. Padahal targetnya tuntas 2014. Kondisi ini yang diprediksi menyimpan risiko pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun.

Kendala utama dari proyek prestisius ini, adalah anggaran dari pemerintah pusat yang selalu tidak sesuai target anggaran yang harus dipenuhi setiap tahun. Pemerintah pusat dinilai tidak serius untuk menuntaskan proyek tersebut, dan memberikan beban pemerintah Jawa Timur atas berbagai persoalan yang muncul sebagai side effect dari proyek tersebut.

Irwan Setiawan, anggota komisi D (Pembangunan) DPRD Jawa Timur, menyebut pembangunan JLS lambat “Pengaspalan baru 12%, badan jalan baru diselesaikan 52%, jembatan 32%, alokasi dana baru 14%,” katanya.

Irwan menambahkan, jika pembangunan JLS molor sampai 2031, maka estimasinya membawa risiko pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun. “Jika tidak segera diselesaikan, maka pada tahun 2021 anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 15 trilyun, dan pada tahun 2031 membengkak hingga Rp 30 trilyun,” imbuhnya.

Proyek JLS memang dimaksudkan sebagai infrastuktur jalan dan aset penunjang pergerakan perekonomian di Jatim. Proyek JLS diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian Jatim di wilayah selatan. Pasalnya, selama ini jalur ekonomi Jatim masih didominasi di wilayah Pantura. Sehingga JLS diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di wilayah selatan Jatim.

Secara keseluruhan JLS memiliki panjang 634.11 km. Total kebutuhan lahan proyek JLS seluas 13.515.288,00 m2. Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi lahan Perhutani 5.609.420 m2, perkebunan 1.284.240 m2, penduduk sekitar proyek 3.671.908 m2, dan lain-lain seluas 3.156.120 m2. Pembangunan JLS dimulai sejak era Gubernur Jatim Imam Utomo pada 2002. Delapan daerah yang dilewati JLS adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Menurut Irwan, mestinya ada penjelasan dari Pemerintah Pusat terkait bagaimana penyelesaian JLS di Jawa Timur. Dengan alokasi anggaran yang linier hingga tahun 2011 ini, maka akan sangat sulit JLS bisa selesai dalam waktu cepat.

Pemerintah Pusat harus mengalokasikan anggaran lebih besar lagi. Komitmen tersebut harus diberikan oleh pemerintah Pusat, karena pemerintah pusat baru mengalokasikan anggaran sebesar 10% sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 dari total anggaran yang dibutuhkan.

Bahkan di tahun 2007 tidak ada anggaran APBN yang turun untuk pembangunan JLS. Hal tersebut membuat pembangunan jalan maupun jembatan di daerah menjadi terhambat. Di kabupaten Blitar misalnya, badan jalan baru terselesaikan 25,96 meter, pembangunan jembatan baru 175 meter dari total 1.080 m yang direncanakan, bahkan pengaspalan belum sama sekali dilakukan.

Irwan Setiawan yang juga anggota Badan Legislatif DPRD Provinsi Jatim ini menambahkan, pemerintah daerah harus turut mendorong Pusat, untuk segera menuntaskan proyek JLS ini. Pemerintah daerah juga harus turut berpartisipasi untuk melakukan pembebasan lahan, baik untuk kawasan hutan maupuan kawasan penduduk.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, saat dikonfirmasi Surabaya Post, mengakui proyek JLS ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat Jawa Timur di wilayah lingkar selatan. Disamping juga meningkatkan pendapatan dan mempermudah akses masyarakat. “Dengan pembangunan JLS ini maka akan menarik banyak bidang, apakah bidang ekonomi maupun mobilitas sosial,” kata Gus Ipul, melalui handphonenya.

Gus Ipul membenarkan adanya beberapa kendala yang ditemui di lapangan, antara lain rute yang dilewati JLS sebagian besar merupakan lahan Perhutani, sehingga prosesnya sulit. Selain itu jalan dan jembatan yang baru selesai dibangun rusak lagi akibat dilewati alat berat.

“Kalau lahan milik warga semua sudah beres. Untuk lahan Perhutani saya ingin ada semacam peraturan yang memudahkan, setidaknya hanya untuk Jalur Lintas Selatan dengan kriteria yang ketat,” pungkasnya.

Imam Ghozaly Aro, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, mengaku tidak habis pikir mengapa pembangunan JLS ini bisa sampai mangkrak. “Setidaknya bisa dilihat dengan jelas dalam rencana angaran APBD 2010. “Dalam Perubahan APBD 2010, anggaran JLS malah dikurangi. Sungguh, saya tidak habis pikir, mengapa bisa seperti ini,” kata Imam Ghozaly Aro

Oleh karena itu, dirinya menghimbau untuk lebih mempercepat pembangunan JLS. “Untuk kepentingan rakyat, hendaknya Komisi D dan semua fraksi memperjuangkan percepatan pembangunan JLS. Anggaran untuk JLS di PABD tidak perlu dikurangi, bahkan kalau bisa, ditambah. Mestinya pemerintah lebih mampu menyelesaikan pembangunan JLS sepanjang 618 Km dengan rencana anggaran sekitar Rp 7 trilliun,” tegasnya.

(Sumber: Surabaya Post Online)