ilustrasi: infongawi.com
Gubernur Jawa Timur diminta mencari solusi soal kegagalan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tahun ini.
Program e-KTP memang program Pemerintah Pusat yang diturunkan ke daerah. Tetapi kepala daerah termasuk Jatim tetap ikut bertanggungjawab kalau program dengan dana triliunan rupiah itu gagal.
Hasan Aminuddin Ketua Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Jatim pada Rangga reporter Suara Surabaya, mengatakan, dari awal Pemerintah Pusat sudah terkesan memaksaan pengadaan program ini. Terlebih minimnya alat yang disiapkan pemerintah di semua kecamatan terbukti tidak mampu melayani semua masyarakat. Itu menunjukan KTP Elektronik sebenarnya masih belum matang. Hasan khawatir pelaksanaan program ini berhenti di tengah jalan.
Ditegaskan Hasan, harusnya Gubernur Jatim segera mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mempersiapkan lebih matang dan tidak ada kesan dipaksakan.
Target program e-KTP di Jatim untuk tahun ini gagal. Dari 12 kabupaten/kota yang jadi pilot project, belum ada satupun yang pencapaiannya diatas 30 persen.
Di Jatim, Pemerintah Pusat menargetkan penyelesaian sebanyak 7.268.000 e-KTP. Namun keterbatasan alat, membuat pencapaian tidak maksimal dan jauh dari target.
Di setiap kecamatan, pemerintah hanya memfasilitasi dua peralatan saja. Atau jumlah total di 117 kecamatan yang terdapat pada 12 daerah percontohan, hanya sekitar 234 alat. Padahal idealnya, untuk mampu menyelesaikan program KTP elektronik di 12 daerah tahun ini diperlukan 549 alat. suarasurabaya.net
