ilustrasi: kompas.com
DPRD Kota Malang menyatakan kebijakan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang melarang beras impor untuk penyaluran beras bagi warga miskin (raskin) tidak memecahkan masalah.
“Komitmen gubernur tidak bisa memecahkan masalah,” tegas anggota DPRD Kota Malang Sutiaji.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa itu menegaskan seharusnya gubernur membolehkan Bulog menyalurkan raskin dari beras yang ada sekarang, dari beras dalam negeri maupun impor. Gubernur tidak seharusnya ngotot mempertahankan kebijakan yang dinilai merugikan itu.
Penggunaan beras impor untuk raskin bisa menyelamatkan warga miskin dan mereka tidak merasa dikorbankan oleh polemik kebijakan beras impor antara Bulog dan Pemerintah Provinsi Jatim. Pasalnya, bagi warga miskin yang penting bisa makan dengan membeli beras murah dan mereka tidak peduli dari beras lokal atau impor. “Salurkan dulu raskin dari beras yang ada, kalau perlu menggunakan beras impor,” ujarnya.
Tetapi, ujar Sutiaji, Bulog juga harus bersikap jujur dan tidak melakukan rekayasa terhadap penyerapan gabah dan beras petani yang diinformasikan mengalami kesulitan akibat harga di pasaran yang mahal. Oleh karena itu dewan akan turun ke lapangan untuk memantau perkembangan secara langsung kepada 26.000 jiwa warga miskin yang menjadi rumah tangga sasaran di Kota Malang. MICOM
