Ilustrasi
Gubernur Jatim Dr Soekarwo, pastikan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang kinerjanya dianggap buruk, segera akan dimutasi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan gubernur, ada sekitar 20 persen atau sekitar 13 dari 69 SKPD yang tidak menguasai program-programnya.
“Saya belum berani mengatakan. Sebab kalau saya katakan sekarang, seolah-olah sudah menjadi keputusan. Sedangkan penanggungjawab keputusan adalah saya, jadi jangan dulu lah,” kata Pakde Karwo, panggilan lekat Gubernur H.Soekarwo, Selasa (4/10). Evaluasi program juga sebagai bahan pembenahan yang harus dilakukan pada semua SKPD.
“Ada sekitar 20% pejabat yang kurang bisa memberikan solusi ketika ada masalah pada pelaksanaan progamnya. Sehingga ini berdampak pada pelaksanaan progam dan akhirnya penyerapan anggaran tidak maksimal,” papar Pakde Karwo.
Pakde melanjutkan, seharusnya kepala SKPD bisa tanggap dan mengambil solusi yang cepat dan tepat ketika ada masalah. Terkait masalah ini, Pakde mengaku akan terus memberikan dukungan dan arahan agar SKPD tersebut mampu melaksanakan program dan penyerapan dengan baik. Pengarahan dan bimbingan terus dilakukan sampai bisa.
Ketika disinggung rencana pelaksanaan mutasi pejabat secara besar-besaran, sekali lagi Pakde Karwo masih enggan mengungkap. Namun dia menegaskan kalau mutasi pejabat mutlak dilakukan, bahkan pada bulan Oktober ini sudah ada beberapa pejabat yang akan dimutasi untuk mengisi beberapa kekosongan jabatan.
“Ada dua pejabat yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena rekomendasi dokter yang memintanya untuk beristirahat total,” lanjutnya Pakde Karwo. Dan mutasi pejabat yang paling banyak, akan dilakukan pada Desember nanti. Sebab saat itu, ada beberapa jabatan eselon II yang kosong.
Pakde Karwo menjelaskan ada tiga kreteria terkait penempatan pejabat. Yaitu harus mampu melakukan penyerapan anggaran dengan baik sesuai dengan programnya, yaitu harus mampu berinovasi membuat program, serta bisa membuat deskresi jika program yang dibuat SKPD tidak jalan.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim, Nizar Zahro mengatakan memang sudah seharusnya dan selayaknya Pemprov Jatim melakukan penempatan pejabat sesuai kemampuan mereka. Saat ini masih banyak pejabat SKPD yang tidak memahami betul bagaimana menjalankan SKPD tersebut.
“ Nah untuk yang 20% ini kami meminta pada Gubernur supaya dilakukan mutasi. Evaluasi juga harus terus dilakukan untuk mengotrol kinerja para pejabat tersebut,” katanya. (cty)
