Gubernur: Pembangunan Harus Perhatikan Pertumbuhan

Pakde Karwo (foto: Ahmad Husaini)

Pembangunan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan (growth) tetapi juga pemerataan atau keseimbangan (equity).

“Jangan sampai pembangunan mengumpul di perkotaan, tetapi di desanya ternyata tidak tersentuh,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi dengan Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Parpol, BUMN, BUMD, PTN/PTS, BEM, dan LSM di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (10/3).

Untuk mewujudkan pembangunan yang growth dan equity, maka gubernur merestui bupati dan walikota untuk membuat peraturan bupati/walikota yang mengatur lima hal. Yakni pertumbuhan dan inflasi, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan disparitas antarwilayah.

“Yang harus dilakukan bupati/walikota adalah memperhatikan local content atau potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan. Misalkan suatu daerah punya potensi di sektor pertambangan, maka perlu mengembangkan pertambangan,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pembangunan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan (growth) tetapi juga pemerataan atau keseimbangan (equity).

Lebih lanjut disampaikannya, input pembangunan perlu mendapat dukungan dari stabilitas makro, kenyamanan berinvestasi, dan reformasi birokrasi yang terkait dengan pelayanan perijinan. Juga kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat khususnya pada pelayanan sosial dasar pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui jamkrida, linkage program BPR Bank Jatim (APEX), dan penanangan kemiskinan melalui Jalin kesra. Bila dukungan itu ada, maka akan terjadi keseimbangan (equity) pertumbuhan di Jatim. Indikatornya sebagai berikut: pertama, tahun 2011 ekonomi Jawa Timur akan mampu tumbuh 7,3 persen dan akhir tahun 2014 dapat tumbuh sekitar 8 persen.

Kedua, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2011 bisa turun hingga 4 – 3,5 persen dan tahun 2014 diprediksi bisa turun menjadi 2 – 3 persen. Ketiga, angka kemiskinan tahun 2011 mampu diturunkan sampai 13,75 – 14,25 persen dan akhir tahun 2014 mampu turun menjadi 9,5 persen. Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011 mampu mengalami peningkatan 72,34 persen dan akhir 2014 mampu mencapai 75 persen. Dan kelima, Indeks disparitas wilayah tahun 2011 diharapkan mengalami penurunan menjadi 114,1 – 114,4 sedangkan pada akhir 2014 mampu diturunkan menjadi 113.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan gubernur ini telah memberikan peningkatan ekonomi di Jatim. “Efek ekonomi Jatim ini bisa bermanfaat bagi provinsi lainnya,” katanya.

Acara ini bertujuan untuk menyinkronisasikan RPJMD Jatim tahun 2011 dan program prioritas Jatim tahun 2012 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, LSM, BEM, Tokoh Lintas Agama, dan sebagainya. (Humas)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim