“Aktifkan Polisi Masyarakat”, Wakapolda Jatim

Polisi Masyarakat

Ilustrasi (photo: Kompas Images/Kristianto Purnomo)

Wakil Kepala Kepolisian Dearah Jawa Timur Brigadir Jenderal Bambang Wahyono mengatakan, peran Polisi Masyarakat (Polmas) harus terus ditingkatkan agar gejala-gejala gangguan keamanan, termasuk di tingkat desa, bisa dideteksi secara dini.
Bambang Wahyono mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah.

“Aparat kepolisian dan semua unsur masyarakat harus sama-sama saling membantu,” katanya saat berada di Markas Kepolisian Resor Kota Madiun, Rabu (9/2).

Menurut Bambang, terjaganya keamanan dan ketertiban di masyarakat bisa tercipta jika polisi dan masyarakat sama-sama siap melakukan fungsinya. Apalagi konflik yang terjadi adalah antara kelompok di masyarakat.

Bambang mengatakan, tidak ada perubahan pola pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian di Jawa Timur paska kerusuhan di di Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Namun, pengamanan tetap dilakukan di tempat-tempat yang dinilai rawan.

“Pada prinsipnya polisi punya tanggung jawab untuk mengamankan masyarakat. Polisi selalu melakukan langkah preventif. Tidak harus menunggu ada gangguan keamanan baru dilakukan langkah preventif,” ujarnya.

Konflik yang kerap terjadi terjadi, menurutnya, karena perbedaan cara pandang antar kelompok masyarakat terhadap suatu perbedaan.

Sementara itu, Kepala Polresta Madiun Ajun Komisaris Besar Polisi Krisno Halomoan Siregar, Selasa malam (8/2), mengunjungi rumah tokoh jemaah Ahmadiyah di Kota Madiun.

Beberapa polisi berpakaian preman juga disiagakan untuk memantau gejala gangguan keamanan.

“Besok Polresta akan mengumpulkan tokoh-tokoh umat beragaman yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama. Melalui forum ini diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik,” kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polresta Madiun Ajun Komisaris Polisi Supandi.

Secara terpisah, Walikota Madiun Bambang Irianto menuturkan bahwa selama ini Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Madiun cukup intens melakukan pertemuan.

Mengenai keberadaan jemaah Ahmadiyah, Bambang mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, serta Majelis Ulama Indonsia (MUI).

“Saya berharap seluruh lapisan masyarakat, pemuka agama dan ormas tidak terpancing isu untuk melakukan aksi kekerasan. Apalagi sampai melakukan pengrusakan seperti terjadi Pandeglang dan Temanggung,” tuturnya di Balai Kota setempat.

Walikota meminta jemaah Ahmadiyah tetap tenang dan mematuhi keputusan yang akan ditentukan pemerintah agar tidak memancing persoalan baru.

Berdasarkan pantauan Tempo, jemaah Ahmadiyah di Kota Madiun tetap melaksanakan aktivitas ibadah di masjid yang berada di Jalan MT Haryono.

“Masyarakat sekitar maupun di Kota Madiun tidak mempermasalahkan keberadaan kami. Kami juga tidak sampai melakukan kegiatan di luar masjid. Masyarakat sekitar sini juga ikut salat di masjid kami,” kata salah seorang mubaligh jamaah Ahmadiyah, Dino Ferdian.

Dino menyatakan keprihatinannya atas kejadian di Pandeglang yang menyebabkan tewasnya tiga jemaah Ahmadiyah. ISHOMUDDIN.

Sumber: Tempo interaktif

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim