Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, dan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:
- Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.
