Forum Konsultasi Publik RKPD: 9 Prioritas Pembangunan Jatim 2025

Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025, Surabaya, Selasa (6/2/2024)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jatim menformulasikan Rancangan Awal 9 prioritas pembangunan pada 2025. 9 prioritas tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim 2025.

Rancangan awal 9 prioritas pembangunan Provinsi Jatim tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhi Karyono dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD di Surabaya, Selasa (6/2/2024).

FKP Rancangan Awal RKPD Provinsi Jatim dihadiri perangkat daerah lingkup Provinsi Jatim, Bappeda kabupaten/kota, Akademisi, Swasta/perusahaan, Mitra pembangunan, Organisasi keagamaan, Organisasi kepemudaan, hingga Lembaga vertikal atau lembaga semi pemerintah.

Prioritas pertama adalah pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedua, perluasan lapanga kerja dan membangun keunggulan ekonomi.

“Angka kemiskinan Jatim pada tahun 2025 ditargetkan menjadi 9,95 – 9,75 persen dari 10,35 persen di posisi Maret 2023,” katanya.

Ketiga peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan. Keempat keterpaduan pengembangan wilayah.

Kelima pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas. Keenam pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan.

Ketujuh pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, Bumdesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Kedelapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi.

Dan kesembilan menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Moh. Yasin, juga menyampaikan, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu bagian dalam tahapan penyusunan RKPD adalah digelarnya FKP.

FKP sesuai peraturan perundang-undangan diselenggarakan dengan menghadirkan DPRD, perangkat daerah dan para pemangku kepentingan.

“Tujuan FKP untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah pada rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh Pemprov Jatim,” jelasnya.

Progres pembangunan lintas sektor di Jatim semasa kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menunjukkan progres signifikan berdasarkan 11 indikator kinerja utama (IKU).

Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023, berkurang 3,58 persen atau 1480,23 ribu jiwa selama 2020-2023.

Bahkan pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, Jatim adalah provinsi tertinggi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan yakni sebesar 383, 92 ribu jiwa. Angka tersebut di atas provinsi Jawa Tengah (318,21 ribu jiwa) dan Jawa Barat (306,74 ribu jiwa).

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi komulatif Jatim pada tahun 2023 tercatat 4,95 persen. Kontribusi Jatim terhadap perekonomian di pulau Jawa tercatat 24,99 persen dan 14,22 persen terhadap perekonomian Nasional, atau tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Di sektor pembangunan sumber daya manusia, indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh progresif sejak 2020-2023. Pada 2020 IPM Jatim tercatat 73,04 menjadi 74,65 di tahun 2023, atau tumbuh sebesar 0,73 persen tertinggi kedua di Pulau Jawa. (*)