Komisi C DPRD Jawa Timur meyakini penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2017 bisa di atas 90 persen. Meskipun, per 8 Desember 2017 penyerapan APBD Jatim 2017 masih 81,45 persen. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sri Untari di DPRD Jatim, Rabu (20/12)
Sri untari meyakini, minimnya serapan APBD tersebut bukan berarti banyaknya proyek Pemprov Jatim yang tidak berjalan, tetapi, karena adanya proyek-proyek yang belum selesai, sehingga pembayarannya belum dibayarkan.
Bisa jadi proyeknya sudah dibayar, hanya saja laporannya belum selesai dan belum tercatat. “Nanti setelah akhir tahun itu nanti banyak yang bisa dikeluarkan. Saya masih menduga kita nanti (serapan APBD) bisa di atas 90 persen,” kata Sri Untari
Ia menerangkan, banyak proyek di Jatim yang dalam satu tahun itu terdiri dari tiga termin. Sehingga, kemungkinan laporannya baru dua termin yang masih, dimana laporan satu termin lainnya baru dilakukan di detik-detik pergantian tahun. Maka dari itu, tidak ada proyek yang tidak berjalan pada tahun APBD 2017 di Jatim.
Apalagi, DPRD rajin menjalin komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jatim terkait keberlangsungan proyek. ”Kita mencoba untuk bicara dengan OPd yang ada, termasuk dengan keuangan. Mereka menyampaikan bahwa memang ada yang belum realisasi anggarannya karena itu tadi, masalah mekanisme saja atau SPJ-SPJ-nya saja. Tapi proyeknya semua berjalan,” ujarnya
Pihaknya juga kemudian mengingatkan langkah strategis yang bisa dijalankan Pemprov Jatim untuk mengontrol penyerapan APBD 2017 sesuai harapan. Diantaranya adalah memaksimalkan evaluasi tiga bulanan. “Jadi ketika ada OPD ini, melaksanakan program ini nilainya sekitar berapa ratus miliar misalkan, pada triwulan pertama sudah berapa. Kalau ternyata pada triwulan pertama terlihat, lho kok baru 5 persen, berarti gak kerja,”ujarnya.
Ia menjanjikan, DPRD Jatim selaku pengawas, akan meminta seluruh anggota DPRD di masing-masing komisi untuk juga memaksimalkan pengawasannya terhadap bagaimana realisasi anggaran di dalam pedoman APBD yang sudah dibuat. Sehingga, setiap proyek di Jatim bisa berjalan sesuai rencana.
