![0712 Pacitan dana darurat](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/01/0712-Pacitan-dana-darurat-300x202.jpg)
Pacitan tenggelam oleh banjir. foto:dok
Pemerintah Provinsi Jatim segera mencairkan anggaran kedaruratan sebesar Rp 48 miliar. Dari jumlah anggaran itu, Rp 22 miliar di antaranya akan digunakan untuk perbaikan rumah warga yang tidak hilang dan tanahnya tidak hilang.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo di Surabaya, Kamis (7/12).
“Jika ada lahan tanah warga yang hilang, maka Pemkab Pacitan yang bertugas mencarikan ganti lahan tanah dan Pemprov Jatim yang akan membangun rumahnya,” tegas Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim, Soekarwo.
Pakde Karwo menyampaikan, Dalam perbaikan prasarana dan rumah penduduk akibat banjir dan longsor di Pacitan, Pemprov Jatim melibatkan kekuatan TNI Angkatan Darat dan kepolisian.”Kami manfaatkan kekuatan TNI untuk fungsi selain perang,” ujarnya.
Sementara itu, untuk nilai bantuan pembangunan rumah korban bencana, ia mengatakan akan ditentukan dan dihitung sesuai tingkat kerusakan rumah. “Tim gabungan melibatkan juru taksir bangunan dan akademisi dari fakultas teknik perguruan tinggi daerah setempat,” ujarnya.
Pemprov Jatim, saat ini sudah mengambil alih bencana longsor dan banjir di Pacitan menjadi bencana provinsi. Bersama TNI dan Polri, Pemprov Jatim akan berupaya merehabilitasi lokasi bencana dengan kekuatan finansial yang dimiliki seperti merehabilitasi dampak erupsi Gunung Kelud di Kediri bebera tahun lalu. “Saat itu kami berhasil merehabilitasi rumah rusak sebanyak 14.231 unit dalam sebulan,”ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jatim, Abdul halim menyambut positif langkah pemerintah provinsi Jatim dalam pemulihan pasca bencana di Pacitan dengan membangun kembali infrastruktur mulai rumah dengan anggaran Rp 48 M. Tapi pemerintah jangan lupa juga harus memulihkan psikologi bagi korban bencana terutama di Pacitan.
Pasalnya saat ini banyak korban bencana terutama di Pacitan perlu dilakukan pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah perlu bekerjasama atau menggandeng pihak swasta atau perguruan tinggi untuk memulihkan psikologi masyarakat korban bencana tersebut. (*)