![3005 pakdetokohsyariah](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2017/05/3005-pakdetokohsyariah-187x300.jpg)
Pakde Karwo mendapat penghargaan Tokoh Bidang Pengembangan Keuangan Syariah dari OJK. foto:istimewa
Berdirinya 3.500 Koperasi Syariah Wanita di tingkat desa membawa Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, dianugerahi penghargaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Selasa (30/5).
Keberadaan koperasi ini mampu meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat kecil. Soekarwo dipandang berperan penting dalam mendorong spin off unit usaha syariah Bank Jawa Timur.
Penghargaan yang dianugerahkan adalah Tokoh Bidang Pengembangan Keuangan Syariah untuk kategori Pendorong Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah. Penghargaan diserahkan langsung bersamaan dengan saat acara Grand Launching Program Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid di Hotel Shangri-La Surabaya.
Gubernur mengatakan, dalam tiga tahun terakhir kondisi penerimaan negara mengalami stagnan. Ini tergambar dari realisasi pajak pemerintah pusat pada Tahun 2015 dan 2016 mengalami defisit. Yaitu Tahun 2015 sebesar 239 triliun rupiah dan Tahun 2016 sebesar 250 triliun rupiah. Kondisi ini juga terjadi di Jawa Timur tiga tahun terakhir, PAD stagnan pada posisi 14 triliun rupiah.
Menurut Soekarwo, keuangan syariah sangat dibutuhkan di Jawa Timur sebab Jawa Timur digerakkan oleh uang yang ada di masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang menyimpan uang di bank hanya sebesar 46 triliun rupiah, dari total 501 triliun uang yang beredar di masyarakat. Sisanya, ada sekitar 327 triliun rupiah uang masyarakat yang tidak masuk ke perbankan.
Kondisi ini, kata Gubernur yang melekat dengan sebutan Pakde Karwo itu, mendorong agar masyarakat terutama di pondok pesantren agar menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT) untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan.
Salah satunya dengan adanya 500 paket masing-masing sebesar 25 juta rupiah dalam setahun untuk majelis taklim atau hibah fungsional untuk membangun jasa keuangan di daerah pinggir. Ini dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan sebagainya.
Hal pentingnya adalah, keuangan syariah memerlukan syarat kejujuran, termasuk dalam membagi keuntungan. Lebih dari itu, konsep syariah ini juga membangun akhlak. Masyarakat jujur inilah yang kemudian membuat kondisi Jawa Timur menjadi tenang dan adem.
“Saya akan menyamakan konsep ini dengan OJK dan BI, untuk kemudian melalui kerjasama. Ini modal sosial luar biasa, sehingga bisa kita masukkan dalam skema pembiayaan,” kata Soekarwo. (*)