Pakde Karwo selaku Wakil Ketua Umum APPSI saat dengar pendapat umum dengan Panja DAK Bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI. foto:istimewa
Proses pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah perlu penyederhanaan. Demikian usul Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI Panja DAK Bidang Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (29/5).
Menurut Soekarwo, selama ini proses pengajuan DAK dinilai lama dan ruwet. Padahal DAK ini dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemda dan sesuai dengan prioritas nasional.
Salah satu penyederhaan yang bisa dilakukan berdasarkan PP No. 11 Tahun 2007. Yakni, norma/standar/prosedur dalam menyaring usulan daerah yang bersifat kewenangan, rutin, tidak terkait dengan proyek nasional, dan tidak realistis untuk diberikan kepada Bappeda provinsi dengan tim gabungan dari pemerintahan di daerah.
Implementasi sistem pengusulan e-planning juga belum berjalan dengan baik, sebab pengusulan proyek daerah sebagian belum berbasis prioritas. Karena itu, pihaknya mengusulkan pendelegasian pada Bappeda provinsi untuk melakukan verifikasi. Daerah masih banyak kesalahan pengisian akibat banyaknya sekali blanko yang harus diisi.
Dalam kesempatan itu juga, Pakde Karwo, juga mengusulkan perlu turunnya tim Bappenas dan kementerian/lembaga ke daerah pada saat proses usulan. Dengan demikian, proses verifikasi tidak lama di kementerian atau lembaga seperti yang terjadi selama ini. Dari segi perencanaan, Pakde Karwo menyampaikan perlu adanya penyederhaan aplikasi menjadi satu untuk menangani monitoring evaluasi/monev dan ke daerah. Humas Pemprov Jatim
