UMKM Jawa Timur terus menggeliat meski dihantam krisis. foto:widikamidi
Peran Negara Harus Hadir untuk Membantu UMKM dan Koperasi
Konsep Jatimnomics ditawarkan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini.
Penawaran itu dilakukan Gubernur saat berlangsung forum International Seminar Postgraduate Director Forum The 38th dengan tema Challenges adn Opportunities of ASEAN Economy Challenge yang diikuti para cendekiawan ekonomi di Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/9).
Dalam forum internasional itu Gubernur menuturkan, konsep Jatimnomic merupakan langkah tepat dalam menghadapi krisis. Sebab di dalam Jatimnomic terdapat strategi pembangunan ekonomi yang fokus memperkuat tiga aspek utama.
Tiga aspek itu adalah strategi peningkatan produksi untuk menghasilkan daya saing produk baik skala UMKM dan besar, strategi pembiayaan yang kompetitif melalui linkage program masing-masing Pemerintah Provinsi-Bank Jatim-BPR Kab/Kota), dan strategi pemasaran yang kompetitif melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang didukung oleh Asosiasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung perdagangan komoditi antar Provinsi.
Untuk industri kecil, khususnya UMKM, skemanya adalah stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal UMKM mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan APBD sebesar Rp 400 miliar untuk stimulus bagi UMKM.
Skemanya, dana Rp 400 miliar disalurkan kepada Bank Jatim dengan bunga 2 persen per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank untuk BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar 6 persen per tahun, lalu BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan suku bunga satu digit per tahun.
Dalam memasuki pasar global, harus ada beberapa persiapan yakni pasar tunggal dan basis produksi dipersiapkan mulai aliran arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja yang terlatih. Kemudian harus dipersiapkan kawasan ekonomi yang kompetitif diantaranya menyiapkan kebijakan, adanya proteksi terhadap konsumen, diaturnya hak kekayaan intelektual (HAKI), pembangunan infrastruktur, dukungan perpajakan dan diperkuatnya e-commerce. ***
