![Gubernur dorong industrilaisasi](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2016/08/Gubernur-dorong-industrilaisasi.jpg)
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. foto:widikamidi
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menegaskan, para kepala daerah di kabupaten/kota dituntut harus mampu berpikir ke arah industrialisasi. Industrialisasi itu penting untuk menghadapi krisis ekonomi global yang sedang berlangsung saat ini. Industrialisasi dalam konteks ini adalah industri primer.
“Jadi, Kepala Daerah didorong untuk mampu mengelola APBD ke arah pengembangan enterpreneurship dalam bidang industri primer. Bila tidak, posisi perekonomian kabupaten/kota akan semakin terpuruk akibat krisis ekonomi ini,” kata Soekarwo saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Korwil Jawa Timur periode 2016-2021 di Kabupaten Jember, Sabtu (27/8).
Soekarwo minta agar uang APBD bisa berputar dan bergerak di industri primer. Di Jatim perdagangan dan investasi menjadi fokus. Misal pariwisata harus dijadikan industri pariwisata. Bupati jangan dagang bahan baku pertanian, tapi harus kembangkan industri on farm. Misal, pisang diolah jadi keripik pisang, perhatikan packaging-nya dan ini pasti menambah daya jual.
Ini harus dilakukan mengingat kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Jatim sangat tinggi, yakni sebesar 54,98% serta menyerap tenaga kerja paling banyak. Pemerintah harus membantu pengusaha kecil melalui APBD. Sedangkan, untuk pengusaha menengah dan besar, pemerintah harus memfasilitasi dengan cara menjamin kelangsungan investasi melalui kemudahan perijinan dan kepastian keamanan usaha. Salah satunya pembiayaan melalui banking sistem yakni loan agreement.
“APBD fungsinya stimulus. Industri besar difasilitasi, sektor UMKM diberi stimulus dan segmen kecil melalui charity. Syaratnya bupati dan DPRD-nya harus kompak,” kata Soekarwo.
Selain mendorong pengelolaan APBD ke industri primer, Soekarwo juga mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Ini untuk menekan ongkos distribusi di Jawa Timur agar lebih efisien.
Menurutnya, strategi infrastruktur pedesaan menjadi income generate kita. Dalam krisis ini kita harus membangun infrastruktur pedesaan. “Tolong jalan dan infrastruktur di desa dibenahi. Karena jika kita melakukan produksi pertanian kemudian jalan di pedesaan rusak, otomatis ongkos distribusi naik karena truk yang lewat jalan rusak sudah pasti ongkosnya nambah,” ungkap Soekarwo. ***