Ilustrasi: Spanduk selamat datang di Provinsi Madura bertebaran di jalan-jalan utama memasuki Pulau Madura. foto:istimewa
Wacana Provinsi Madura
Wacana pembentukan Madura menjadi provinsi terus bergulir. Bagi DPRD Jawa Timur wacana itu sah-sah saja di era demokrasi, hanya saja pembentukan Provinsi Madura ini harus dilakukan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan dan bukan pendekatan motif secara kekuasaan.
Badrut Tamam, dari Fraksi PKB Jawa Timur, mengatakan, wacana dan aspirasi elemen masyarakat Madura untuk membentuk provinsi sendiri itu adalah sesuatu yang sah di era demokrasi dan otonomi daerah. Bahkan, selama memenuhi 12 syarat-syarat pembentukan daerah baru, tak mustahil cita-cita pembentukan provinsi baru itu bisa tewujud.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur pun mempersilahkan saja prosesnya berjalan asal motif pembentukan Provinsi Madura itu bukan kekuasaan tapi pembangunan. Kalau motif pembentukan Provinsi Madura demi kekuasaan, jelas menolak. Karena tak akan membawa kemajuan bagi Madura.
Anggota dewan peraih suara tertinggi secara nasional pada pemilu 2014 lalu itu juga mengungkapkan, kalau motif pembentukkan Madura menjadi provinsi bermotif kekuasaan, maka yang diuntungkan hanya segelitir elit dan tokoh Madura. Sebaliknya, tak ada dampak signifikan bagi rakyat Madura yang saat ini masih tertinggal dari kabupaten/kota lain di Jawa Timur.
Selain itu, lanjut Badrut Tamam, bakal ada potensi pemborosan uang rakyat yang berasal dari APBN dan APBD yang secara otomatis akan terjadi, untuk menambah aparatur pemerintah berikut infrastrukturnya dari tingkat desa sampai provinsi. Pemborosan anggaran akan makin parah kalau tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan pasca Madura menjadi provinsi.
“Kalau orientasinya bukan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat, maka yang terjadi hanya pemborosan anggaran untuk membiayai aparatur pemerintah dan belanja rutin pegawai,” kata politisi yang juga bendahara di DPW PKB Jawa Timur itu.
Saat ini, kata dia, empat kabupaten yang ada di Madura masih tertinggal dibanding daerah lain di Jatim. Selain itu, banyak masalah sosial yang rumit di Madura. Di antaranya tingginya angka pengguna dan peredaran narkoba, serta banyaknya penderita penyakit kusta di pulau garam itu. Tapi pembentukan provinsi Madura bukan menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah.
“Pengguna narkoba dan penderita kusta di Madura tertinggi di Jawa Timur. Begitu juga kemiskinan dan angka buta huruf, ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jatim, dengan begitu masyarakat Madura tidak merasa dipinggirkan apalagi dieksploitasi di tengah tingginya kontribusi migas dan sumberdaya alam yang diekplorasi dari wilayah Madura,” ujarnya. (sumber: kominfo jatim)
