![IMG_0082](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2015/06/IMG_0082.jpg)
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, pada puncak acara Harkop Ke-68, Tuban. foto:widikamidi
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, menegaskan, harus ada komitmen dari pemerintah, baik Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk membantu koperasi dengan cara menyediakan uang sebagai modal.
Sebab koperasi sebagai penyangga ekonomi bangsa bukanlah hanya slogan. Tetapi memang harus ada modal dan uang banyak untuk mendukungnya.
Keberadaan koperasi sangat diperlukan pemerintah. Sekarang ini kekuatan ekonomi kecil seperti koperasi dan UKM janganlah dibiarkan dan diremehkan. APBD harus membantu. Sebab mereka telah memberikan kontribusi sebesar 53 persen lebih atau Rp 800 triliun pada pertumbuhan perekonomian Jawa Timur di tahun 2014.
Koperasi dan UMKM harus dibangun. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Mereka harus mendapat keadilan dalam pembangunan. Musuh dalam pembangunan adalah ketidakadilan karena dapat menyebabkan konflik.
Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah agar kemandirian ekonomi dapat tercapai dari usaha koperasi. Yaitu, koperasi mendapat dukungan permodalan dari pemerintah.
Koperasi juga mendapatkan peningkatan SDM dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan koperasi. Serta, membukakan pasar dari hasil produksi yang dilakukan oleh koperasi dan UKM, dengan cara meningkatkan kualitas dan cara packaging produk sehingga dapat menarik konsumen.
Hal tersebut harus dilakukan karena kegiatan yang dilakukan koperasi belum efisien. Mereka tidak mungkin dapat bersaing atau berkompetisi dengan perusahan besar. Sehingga pemerintah harus melindunginya. idi