![OLYMPUS DIGITAL CAMERA](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2015/01/P72435111-300x193.jpg)
Mereka yang bergerak di area mikro yang paling terjepit. foto:widi antoro
APBD Harus Utamakan Kelompok Masyarakat Miskin
Gubernur Jawa Timur , Soekarwo, mengatakan, kondisi ekonomi eksternal dan internal bangsa ini sedang diuji cukup berat. Di luar sana, ekonomi dunia melemahnya. Sementara di negeri sendiri nilai tukar rupiah juga tak kalah melehmanya. Kondisi seperti ini yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat bawah.
“Mereka yang paling terkena imbas dari kontraksi ekonomi dunia ini. Kelompok masyarakat miskin ini harus dikuatkan. Demikian juga dengan unit-unit usaga mikro kecil dan menengah (UMKM). Perkuatan kelompok UMKM harus mendapatkan prioritas dengan porsi lebih daripada biasanya,” Kata Soekarwo.
Terkait kondisi ekonomi eksternal dan internal tersebut, Gubernur menggarisbahwahi, peruntukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab/Kota di Jawa Timur harus mengutamakan kelompok masyarakat miskin. Bupati dan Walikota sebisanya harus mampu menyisihkan anggaran dan mengutamakan APBD untuk kelompok masyarakat miskin paling terkena imbas dari kontraksi ekonomi dunia ini.
Bupati dan Walikota adalah pemimpin daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke pelosok desa. Hanya mereka yang sangat mengerti segala masalah dari setiap warganya. Sebab itu Bupati/Walikota harus benar-benar serius memperhatikan masyarakat kelas bawah agar bisa mengenyam kesejahteraan.
Sebagai refleksi, terkait dengan pengelolaan dana dari APBN, Gubernur berpesan kepada kabupaten/kota agar tidak dilakukan pada triwulan IV. Uang yang dibelanjakan dan bermanfaat untuk masyarakat jangan mengumpul di triwulan IV serta berada di bulan Oktober-Desember.
Sebagai apresiasi, serapan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di atas serapan rata-rata nasional. Serapan Jawa Timur mencapai lebih 80 persen. Sementara rata-rata nasional berada di kisaran 70 persen. (*/kamidi)