Ilustrasi
Wong Cilik Tidak Boleh Tertinggal dan Ditinggalkan
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 berlangsung besok (6-7/3) di Ballroom Grand City Surabaya. Musrenbang dua hari tersebut dibuka Gubernur Jawa Timur terpilih, Dr. H. Soekarwo SH., M.Hum dengan dihadiri Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Bupati/Walikota se Jatim, stakeholder, hingga para undangan penting lainnya.
Perkembangan pembangunan Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil-hasil pembangunan pun sudah dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, seiring dengan dinamika pembangunan serta tantangan globalisasi, pembangunan tidak bisa mandek. Pembangunan harus berlanjut.
Keberlanjutan pembangunan sudah pasti mengusung perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga visi pembangunan jangka panjang Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak menjadi wujud yang nyata.
Berpijak pada upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur. Perencanaan pembangunan jangka menengah ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan.
Gubernur Jawa Timur yang lekat dengan panggilan akrab Pakde Karwo pernah mengatakan, capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Jawa Timur pada lima tahun terakhir (2009-2014) untuk mewujudkan “Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” lewat misi “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat” harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Ini merupakan modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada periode lima tahun ke depan yaitu 2014-2019.
Berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan, maka periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga.
“Pembangunan tahap ketiga ini dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat,” kata Pakde Karwo ketika itu.
Pembagunan tahap ketiga ini,ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang berskala nasional dan internasional. Tahapan ini juga ditandai makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Jawa Timur lebih berdaya saing.
Arah pembangunan Jawa Timur seperti tertuang dalam RPJPD 2005-2015, juga hasil capaian pembangunan 2009-2014 yang signifikan, tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan adalah mengawal “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”. Sebab itu diperlukan kesinambungan pembangunan yang dinamis, dengan beberapa perubahan (sustain and change) untuk menuju Jawa Timur lebih baik dan lebih sejahtera guna mencapai lima misi yang tertuang dalam bingkai “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”.
Terkait dengan bingkai misi tersebut, strategi yang diterapkan dalam pembangunan Jawa Timur 2014-2019 secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin. Strategi itu disebut pro-poor growth. Pemikirannya adalah pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak dan bukan pilihan prioritas (trade-off) satu terhadap lainnya. Ini sejalan dengan misi Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik di mana wong cilik atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Unggulan
Lima program prioritas Pakde Karwo pada periode kedua kepemimpinannya, terkait misi Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik yang dicanangkannya, masing-masing adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis agrobinis/agroindustri, dan industrialisasi. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjuitan dan penataan ruang. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Terakhir, meningkatkan kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Lima program tersebut tentu merupakan pekerjaan besar. Mudah membicarakan dan boleh jadi rumit mengejawantahkan jika pemerintah tidak memiliki komitmen, dedikasi, dan spirit. Dalam hal ini tentu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memiliki kesiapan prima mengingat lima tahun sebelum periode ini sudah mengantongi capaian pembangunan yang signifikan. Pemerintah sudah tentu juga memiliki ukuran-ukuran agar indikator kinerja utama untuk mewujudkan makin mandiri bersama wong cilik tersebut bisa dilaksanakan dan dinantikan capaian keberhasilannya berikutnya pada periode 2014-2019.
Untuk itu, sebagai awalan perencanaan, pertumbuhan ekonomi inklusif diharapkan terus berlangsung dengan mantap sehingga pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan makin bisa dinikmati masyarakat. Dari pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut, otomatis, akan mampu mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai wujud nyatanya adalah terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja, menekan angka pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Pakde Karwo, dalam berbagai kesempatan, cukup menegaskan, bahwa pelaku pembangunan harus mendapatkan peran strategis. Ini berlaku tanpa terkecuali termasuk peran serta daerah di wilayah Jawa Timur. Tujuannya agar pelaku pembangunan dapat secara maksimal memberikan kontribusi pembangunan hingga mampu menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta menumbuhkan daya saing daerah.
Di luar lima program prioritas di atas, Pakde Karwo dalam Musrenbang 2014 ini juga melounching program-program unggulan. Di antaranya, Pengembangan “WAJAR” alias Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan dan Perluasan BOSDA untuk Madarasah Diniyah, Pengembangan SMK Minini dan BLK Plus, Percepatan Perluasan Polindes dan Poskendes, Penguatan dan Pengembangan BKB, Posyandu, Paud Guna Menyiapkan Generasi Unggul, Jawa Timur Bebas Pasung untuk Orang dengan Masalah Kejiwaan, Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Pesisir, Peningkatan dan Penuntasan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Peningkatan Pembangunan Rusunawa, Penguatan Skill UMKM dan Akses Permodalan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan dan Pemberdayaan Argoindustri Berbasis Industri Kerakyatan, Pengembangan Karang Kitri dan Pengembangan Ketahanan Pangan Desa, Penguatan Produksi Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada Berkelanjutan, Penguatan dan Pengembangan Kantor Perwakilan Dagang, Peningkatan Investasi dan PMA, Pengembangan Pengolahan Industri Non Argo, Peningkatan Pembangunan JITUT-JIDES, Peningkatan Pembangunan Embung Geo-Membrane, Pengembangan Bandara Perintas untuk Penerbangan Antar Kota, Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Peningkatan Rehabilitasi Kawasan Hutan dan lahan Kritis, Peningkatan Pengembangan Govermen, Pengembangan Forum Lintas Agama, Revitalisasi Budaya dan Kearifan Lokal, dll.
Pusaran Global
Kendati perkembangan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memiliki skor signifikan tetap saja Jatim memiliki ancaman nyata dari dampak dan gejolak perekonomian global. Kondisi perekonomian global awal 2014 ini masih diwarnai dengan ekses krisis global yang diawali dari krisis utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa. Menjalar juga hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia.
Situasi berlarut ini cukup bisa memicu reaksi para investor. Tak sedikit yang bereaksi berlebihan hingga akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk menjalar ke pemerintah RI. Situasi ini juga sangat berimbas terhadap ketidakpastian harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.
Dengan kondisi perekonomian global yang tidak pasti ini Pemerintah Indonesia tampaknya masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi seperti tahun 2013 karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang sedang menurun.
Fenomena global tersebut tentu tak terhindarkan, bahkan jugajuga mampu merembes hingga ke daerah. Jika tidak diantisipasi dengan baik tentu mampu juga menurunkan kinerja perekonomian di Jawa Timur. Padahal di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mendapat tekanan tajam.
Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “jebakan impor pangan”. Pembelajaran selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo yang relatif singkat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor serelia periode 2011-2013 dibandingkan dengan periode 2007-2009).
Di tahun 2014 diperkirakan impor beras akan kembali naik di atas 1,5 juta ton, kedelai di atas 1,6 juta ton, dan jagung mendekati 3 juta ton. Impor gandum juga akan meningkat menjadi sekitar 6,5 juta ton, sedangkan impor gula relatif stabil di angka sekitar 3 juta ton. Hal tersebut sebagian disebabkan harga yang cenderung menurun di pasar global yang akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya distorsi impor pangan karena memanfaatkan kecenderungan penurunan harga pangan di pasar global. (widi kamidi)
