![rivai1](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2013/02/rivai1-300x225.jpg)
Ibnu Hajar (Foto: SURYA/M RIVAI)
Budayawan muda Madura Ibnu Hajar menilai, dalam perspektif kebudayaan, belum waktunya Madura memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur. Bahkan, menurut budayawan yang disebut-sebut pengganti D Zawawi Imron ini, jangankan mengusulkan, mendengungkan Provinsi Madura saja belum belum waktunya saat ini.
“Sebab dinamika kultural masyarakat Madura dari dulu hingga sekarang terasa tidak penting pemetaan itu. Masyarakat Madura adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sangat inklusif sehingga tidak perlu disekat secara geografis atau ekonomi misalnya,’’ ujar Ibnu Hajar.
Justru, menurutnya, kalau menurut pandangan budaya, jika benar Provinsi Madura diwujudkan, maka akan memunculkan dialektika budaya, atau yang biasa disebut dengan cultural shok atau geger budaya. ‘’Tolong jangan distorsi kebudayaan masyarakat Madura hanya karena “syahwat politik,’’ sambungnya.
Ditambahkan, tetapi kalau keinginan tuntutan Provinsi Madura itu lebih kepada nilai politis dan ekonomi. Lalu penambahan kabupaten di Madura dengan membentuk kabupaten kepulauan, maka perlu ada kajian ekonomi yang sangat mendalam, khususnya terkait dengan perekonomian warga kepulauan.
‘’Terutama perlu dikalkulasi seberapa besar kandung sumber daya alam di Kepulauan Sumenep, dan bertahan sampai kapan,’’ tambahnya.
Yang ditakutkan, kandungan SDA di kepulauan tidak bertahan lama, lalu warga kepulauan berada di garis serba keterbatasan soal perekonomian. ‘’Jangan karena syahwat untuk Provinsi Madura, justru warga kepulauan nanti berada di garis kemiskinan, atau termiskin se-Indonesia,’’ pungkasnya.
(Sumber: Surya Online)