ilustrasi
Sejumlah kalangan khususnya pelaku usaha di Jawa Timur sudah sekian lama menantikan upaya realisasi proses revitalisasi Alur Pelayaran Surabaya bagian Barat atau APBS berupa pendalaman hingga -16 meter Low Water Spring (LWS) dan pelebaran hingga 200 meter dari kondisi awal kedalaman -9,5 hingga -10,5 meter LWS dan lebar 100 meter. Kondisi yang lama dinilai tidak nyaman dan menghambat arus barang serta logistik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang merupakan jalur penghubung utama ke Jatim dan Kawasan Timur Indonesia mengingat sedikitnya ada 26 rute pelayaran domestik maupun internasional yang dilayani pelabuhan berusia 100 tahun lebih itu.
Berangkat dari aspirasi sejumlah stakeholders kepelabuhanan yang telah berulangkali didengungkan beberapa tahun lalu, termasuk saat proses pemasangan pipa gas bawah laut dari fasilitas Rig Poleng milik operator gas menuju Gresik yang memotong alur di dua titik sehingga membahayakan keselamatan pelayaran sejak 2008, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Timur menggelar acara ilmiah berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Urgensi Percepatan Revitalisasi APBS”.
Ketua PWI Jatim, Ahmad Munir, mengatakan, sejak setahun ini PWI Jatim secara khusus mengamati dan mencermati persoalan APBS yang hingga saat ini belum ada kejelasan kapan direalisasikan.
“Padahal Pelabuhan Tanjung Perak berperan vital sebagai pintu utama arus perdagangan Jatim dan pintu utama bagi Indonesia bagian timur. Hari ini proses bongkar muat serta kapasitas lalu lintas kapal tidak bisa leluasa akibat kondisi APBS belum maksimal, kondisi ini telah membawa dampak biaya tinggi bagi pelaku usaha dan proses produksi sehingga bisa berpengaruh pada daya saing Jatim,” kata Munir, Rabu (28/11/2012).
Untuk itu, kata Munir, PWI Jatim perlu menggelar forum FGD untuk membedah problemmatika serta seharusnya seperti apa agar arus barang dan lalu lintas pelayaran di APBS bisa lancar.
“Kalau melihat kondisi awal dan masukan dari sejumlah pihak PWI Jatim berkesimpulan bila revitalisasi APBS harus terlaksana 2013 dan ini harga mati. Hasil FGD ini akan dibukukan secara khusus dan akan dijadikan bahan masukan untuk Presiden RI yang akan diserahkan pada Peringatan Hari Pers Nasional 2013 mendatang yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara,” tegasnya.
Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf menyatakan, keberadaan APBS bagi Provinsi Jatim sangat vital, karena merupakan alur utama bagi lalu lintas pelayaran.
Informasi yang masuk, saat ini proses loading barang dan muatan logistik di Tanjung Perak mencapai 3-4 hari. Kapal mesti antri dulu untuk proses bongkar muat. Ini jelas in-efisiensi. Untuk itu, Pemprov Jatim sangat mendukung penuh upaya untuk melakukan revitalisasi APBS, baik pendalaman maupun pelebaran.
Harapannya arus barang bisa lancar sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi Jatim, bahkan targetnya bila revitalisasi APBS tuntas tahun depan maka pertumbuhan ekonomi Jatim dipastikan bisa melampaui DKI Jakarta. “Ini mimpi-nya rakyat Jatim,” kata Saifullah.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III, Djarwo Surjanto, menegaskan, pihaknya sangat berkepentingan atas realisasi revitalisasi APBS mengingat keberadaan alur itu sudah tidak nyaman lagi bagi proses pelayaran khususnya untuk menunjang arus logistik.
“Revitalisasi APBS sangat urgen untuk segera dilakukan, bahkan sebisa mungkin revitalisasi APBS itu bisa dilakukan Array tahun depan sehingga akhir 2013 atau awal 2014 bisa tuntas. Karena manajemen Pelindo III saat ini tengah berpacu untuk menuntaskan proyek Terminal Multiporpuse Teluk Lamong yang ditargetkan bisa beroperasi juga pada 2014,” kata Djarwo.
Terminal Teluk Lamong, kata Djarwo, menjadi infrastruktur perluasan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
“Kedalaman kolam Terminal Teluk Lamong telah didesain khusus mencapai -14 LWS, jadi bila APBS masih tetap seperti kondisi hari ini maka sudah barang tentu Terminal Teluk Lamong tidak akan bisa berfungsi maksimal untuk bisa disandari generasi kapal petikemas dengan bobot 60.000-80.000 DWT, karena saat ini kapal yang sandar masih berbobot 40.000 DWT,” ujarnya.
Bila proyek Teluk Lamong dan revitalisasi APBS tuntas pada 2013, ungkap Djarwo, maka Pelindo III menargetkan pada 2014 akan bisa menerapkan program zero waiting time bagi proses sandar kapal dan bongkar muat.
Secara khusus, Djarwo mengakui pihaknya telah menyiapkan konsorsium perusahaan BUMN-BUMD untuk mengelola dan melakukan revitalisasi APBS yang terdiri atas Pelindo III, Petrokimia Gresik, Wijaya Karya dan Jatim Grha Utama (BUMD Pemprov Jatim).
“Taksiran awal hasil studi untuk proses revitalisasi itu dan proses pengelolaan pada beberapa tahun awal mencapai US$73 juta atau sekitar Rp659 miliar. Kementrian Perhubungan sendiri belum lama ini Array telah memberikan hak Right to Match untuk Pelindo III beserta konsorsium dalam pengelolaan dan revitalisasi APBS,” ungkapnya.
Djarwo memastikan bila pihaknya bisa memenangkan tender proyek revitalisasi APBS maka diperkirakan biaya US$73 juta itu akan break event point pada 8-10 tahun. Saat ini, Kemenhub sendiri tetap menggelar proses lelang tender APBS dan kini memasuki tahapan prakualifikasi. Kemenhub sudah melakukan pengumuman terbuka mengundang calon investor untuk mengikuti tahapan prakualifikasi.
Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi pada Panitia Pengadaan Badan Usaha pembangunan dan pengelolaan APBS Kementerian Perhubungan dilakukan sejak tanggal 5 Oktober hingga 19 November 2012.
Field Manager PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Seth Ambat mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk proses pemindahan pipa gas bawah laut agar bisa memperlancar proses revitalisasi APBS.
“PHE saat ini tengah menunggu proses tender relokasi pipa gas yang mesti dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak ada problem hukum. Proses tender ini Array juga terbuka untuk pengusaha Jatim. PHE komitmen secara 100% untuk menangani soal penanganan pipa gas yang memotong alur,” kata Ambat.
Ambat mengatakan pihaknya telah menyiapkan proses pemindahaan sebagian pipa gas dan pemindahaan secara keseluruhan.
“Beberapa skenario ini diharapkan bisa sinergi dengan proses revitalisasi APBS yang intinya agar proses pelayaran tidak terganggu. InsyaAllah proses pemindahan pipa gas bisa dilaksanakan Maret-Mei 2013.”
Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim, Wahid Wahyudi menegaskan proses revitalisasi APBS tidak bisa jalan bila proses pemindahaan pipa gas bawah laut dilaksanakan.
“Artinya sukses tidaknya revitalisasi APBS tergantung pada pemindahaan pipa gas yang saat ini dikelola oleh anak perusahaan PT Pertamina yaitu PHE Array bisa dilaksanakan terlebih dulu. Bila revitalisasi APBS bisa terlaksana maka akan berdampak positif bagi perdagangan serta investasi dan pertumbuhan ekonomi Jatim,” kata Wahid
