ilustrasi: iwandahnial.wordpress.com
Rencana pemerintah untuk membuka pasar dalam penyaluran BBM bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada perusahaan swasta asing di wilayah Jawa dan Bali, ternyata ditolak mentah-mentah oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Hiswana menilai kebijakan itu dirasa tidak adil.
Penolakan itu seiring dengan rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang akan memberikan BBM bersubsidi tiap bulannya ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) milik Shell asal Amerika dan Petronas dari Malaysia.
Ketua II DPP Hiswana Migas, Mohamad Ismeth mengatakan, BBM bersubsidi seharusnya hanya dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). “Tidak bisa barang bersubsidi kita berikan kepada asing, BBM bersubsidi kan berasal dari uang negara. Kami menolak dengan tegas upaya membuka pasar BBM bersubsidi untuk asing di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya saat dkonfirmasi, Rabu (17/10).
Upaya liberalisasi sektor hilir migas untuk BBM bersubsidi itu telah dinyatakan oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) termasuk upaya tender yang melibatkan kalangan swasta termasuk operator migas asing. “Rencana tender bagi swasta itu dikuatirkan akan diikuti oleh operator migas asing seperti Shell, Petronas maupun operator migas asing lainnya,” ujarnya.
Hiswana Migas mengklaim, selama ini jarang sekali terjadi kelangkaan dalam distribusi BBM bersubsidi di Jawa dan Bali. “Buktinya selama ini jarang sekali terjadi kelangkaan dalam distribusi BBM nersubsidi di Jawa dan Bali, namun kenapa BPH Migas tetap ngotot memberikan jatah kepada perusahaan asing. Saya ngga tahu ada maksud apa di balik ini semua,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Hiswana Migas Jatim, Hari Kristanto mengatakan, khusus di wilayah Jatim sedikitnya ada 70 titik yang sudah siap dibangun SPBU Mini milik perusahaan asing yaitu Shell.
Hiswana Migas sendiri, telah berkirim surat penolakan yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ditembuskan kepada stakeholders lainnya seperti Menko Perekonomian, Pertamina, DPR RI dan BPH Migas.
Dia menerangkan dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi itu, pihaknya menyebut penyaluran BBM PSO di wilayah Jawa dan Bali selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh Pertamina dan pengusaha SPBU dalam negeri.
Sebelumnya Shell membuat pilot project SPBU khusus untuk sepeda motor di Tangerang, Banten. SPBU khusus sepeda motor yang diberi nama Shell Motor Express itu saat ini hanya menjual bensin Shell beroktan 92 atau Super yang notabene merupakan BBM non-subsidi.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Agustiawan enggan berkomentar mengenai penunjukan perusahaan asing dalam distribusi BBM bersubsidi. “Masalah ini belum dibahas di rapat DEN,” katanya.
Perlu diketahui, di tahun 2013 mendatang, akan ada penyaluran 1,1 juta kiloliter BBM bersubsidi (BBM PSO) yang akan ditenderkan ke swasta murni, termasuk untuk wilayah distribusi Jawa dan Bali. Namun angka tersebut naik dari jatah swasta murni yang pada tahun ini sebesar 650.000 kiloliter yang dikhususkan untuk wilayah luar Jawa.
Dinikmati Pengusaha
Terpisah Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Namun bukan dengan pengurangan subsidi, tetapi penghapusan subsidi secara menyeluruh. Subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp300 triliun pun dapat dialihkan ke sektor produktif yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara mandiri sehingga mampu melahirkan daya beli untuk membeli BBM yang sudah tak lagi disubsidi.
“60 persen subsidi BBM atau sekira Rp180 triliun dinikmati pengusaha. Ya kita-kita ini. Mengimbau tentunya tak akan efektif bagi para pengusaha, karena orientasinya tentu saja keuntungan. Selagi masih ada margin antara BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi, sulit untuk meminta pengusaha tertib. Tapi pemerintah harus fair, kalaupun subsidi dicabut tentunya harus konkret pula untuk perekonomian. Infrastruktur salah satunya,” jelasnya.
Besarnya alokasi anggaran subsidi BBM itu juga masih cukup untuk dialokasikan pada sektor investasi. Dengan budaya konsumsi masyarakat yang cukup tinggi saat ini, serta daya beli yang cukup terjaga di tengah krisis global yang terjadi, pemerintah dan pengusaha harusnya dapat mengambil peran utama dalam industri strategis tersebut.
