e-KTP, Tiga Daerah Masih Belum Selesai

ilustrasi

Tiga daerah di Jawa Timur masih belum menyelesaikan proses perekaman e-KTP kendati tenggat waktunya hampir habis. Proses perekaman e-KTP Ketiga daerah itu yakni Banyuwangi, Malang dan Bangkalan rata-rata masih sekitar 50 persen saja. Padahal, pekan depan, proses perekaman e-KTP akan dihentikan sementara dan hasilnya akan diserahkan ke gubernur Jawa Timur.”Tiga daerah itu yang perlu diwaspadai yakni Banyuwangi, Malang dan Bangkalan. Itu yang akan dipantau sebelum nanti diserahkan ke gubernur,” kata ketua Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnakertrasnduk) Jawa Timur, Harry Sugiri.

Dia mengatakan, molornya penyelesaian e-KTP di tiga wilayah itu disebabkan beberapa hal diantaranya adalah luasnya wilayah dan sulitnya transportasi. Disamping itu, seringnya listrik mati juga menjadi kendala tersendiri.”Memang banyak kesulitannya, tapi kita usahakan mudah-mudahan segera selesai,” tambahnya lagi.

Harry menjelaskan, sampai saat ini proses perekaman e-KTP di wilayah Jawa Timur sudah 82 persen. Diharapkan, pada tenggat waktu tanggal 17 Oktober nanti, sudah tercapai 85 persen di seluruh kabupaten di Jawa Timur.”Nanti akan kami pantau agar daerah tersebut bisa segera menyelesaikan proses perekaman e-KTP dengan tepat waktu,” tegasnya.

Nantinya, perekaman e-KTP akan dihentikan pada tanggal 17 Oktober. Setelah itu, Kemendagri akan melakukan evaluasi agar nantinya bisa diketahui wilayah mana yang perekaman e-KTPnya perlu ditambah.”Kalau untuk biaya masing-masing akan diserahkan ke kabupaten,” katanya.

Sekedar diketahui, dana total dana e-KTP di Indonesia mencapai Rp 6,3 triliun. Untuk peralatan e-KTP sudah diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Sedangkan dana yang dikucurkan Pemprov Jatim kepada Pemda sebesar Rp 4 miliar untuk total operasional perekaman e-KTP di Jatim tahun 2012. Berarti tiap-tiap daerah selain mendapat dana pendamping dari pusat, juga bantuan dari Pemprov.

Sebenarnya, deadline finalisasi e-KTP di Jawa Timur jatuh pada akhir Mei lalu. Tetapi, pada saat itu hanya sebagian besar daerah masih belum menyelesaikan perekaman e-KTP, Pemprov Jawa Timur memperpanjang sampai 14 Oktober mendatang.

Sementara, Fuad Mahsuni, anggota komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar Disnakertransduk menyelesaikan perekaman e-KTP sampai 100 persen. Pasalnya, kalau tidak diselesaikan, dikhawatirkan masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan tersebut.”Kalau nanti masih 85 persen dihentikan, terus banyak warga yang tidak mendapat e-KTP giman kan masyarakat yang nanti dikorbankan. Jadi jangan seperti itu, harus menyeluruh,” katanya.

Dia menilai langkah untuk menghentikan sementara perekaman e-KTP itu sebagai kebijakan yang kurang tepat. Seharusnya, kata Fuad, perekaman e-KTP dilaksanakan sampai akhir tahun sehingga semua daerah bisa tercover.”Harus bisa dilaksanakan sampai akhir tahun, jangan belum selesai semuanya sudah dihentikan,” katanya. surabaya post online