ilustrasi: edukasi.kompasiana.com
Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur menuding pemerintah pusat menjadi pemicu karut-marutnya pencairan Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP) di sejumlah kabupaten/kota di Jatim. Apalagi, selama ini pemerintah pusat selaku penyelenggara kurang koordinasi dengan pemerintah setempat. Karena itu, Dispendik Jatim protes, mereka mendesak pemerintah pusat menyerahkan proses pencairan dana TPP diserahkan ke pemerintah daerah (pemda) seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala Dispendik Jatim, Harun mengungkapkan selama ini keterlambatan pencairan TPP membuat guru-guru di daerah merana. Untuk itu Pemprov berharap pemerintah pusat legowo menyerahkan pengelolaan ke masing-masing daerah. “Selama ini pencairan TPP selalu terkendala oleh sistem. Sehingga keterlambatan pencairan bisa lebih dari 3 sampai 6 bulan. Tentunya ini sangat disayangkan oleh para guru yang berhak menerima TPP,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah pusat juga bermasalah dalam pencairan dana BOS. Namun ketika proses pencairan diserahkan daerah, persoalan-persoalan yang muncul mampu diminimalkan. Artinya, menurut Harun, letak kesalahan yang terjadi dalam pencairan BOS oleh pemerintah daerah lebih sedikit dibanding ketika dipegang oleh pemerintah pusat. “Pemerintah daerah lebih tahu bagaimana jumlah dan permasalahan yang ada di lokasi. Seharusnya pemerintah pusat bisa belajar dari kasus BOS yang dulu,” terang mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim ini.
Apabila pemerintah daerah menangani pencairan ini, lanjutnya, kesalahan-kesalahan yang ada di tingkat bawah (guru-guru) bisa dilakukan pembenahan secara cepat. Guru penerima TPP yang belum mendapat TPP bisa langsung mendatangi Dispendik setempat di masing-masing daerah, mereka tidak perlu ke pusat dalam membenahi kekurangan data.
“Bila memang pemerintah daerah yang diberi kekuasaan untuk melakukan pencairan, jika ada guru yang belum menerima TPP bisa mendatangi kantor Dispendik masing-masing di daerah. Tidak perlu datang ke pusat dan meninggalkan tempat mereka mengajar,” tegasnya.
Jika permohonan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim ke pusat disetujui maka Jatim akan menjadi provinsi pertama yang menangani permasalahan TPP. “Jatim akan menjadi pelopor dalam meminta pengelolaan pencairan TPP ditangani daerah. Karena faktor positifnya lebih banyak dari pada negatifnya,” ungkap Harun.
Terhadap langkah Pemprov Jatim tersebut, Sekretaris Guru Tidak Tetap (GTT) Surabaya M. Sudiran turut berpendapat bahwa pihaknya sangat mendukung langkah Pemprov Jatim untuk meminta pemerintah pusat agar pengelolaan pencairan dana TPP di tangani daerah. Sebab selama ini, persoalan semakin banyak saat pencairan tunjangan ditangani pemerintah pusat.
“Selama ini pencairan TPP oleh pemerintah pusat selalu menuai banyak permasalahan. Semoga bila pengelolaan pencairan dilakukan oleh pemerintah daerah permasalahan yang ada bisa teratasi,” jawabnya.
Untuk itu, ia mengaku GTT Surabaya akan bersatu untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Pasalnya, dari memang selama ini karut-marut pencairan TPP memang berasal dari pusat, sehingga Dispendik kabupaten/kota setempat tidak bisa menangani persoalan-persoalan yang ada, karena semua urusan tunjangan ditangani pemerintah pusat, termasuk soal data.
“Kendala yang terjadi diantaranya dalam pembagian TPP guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2010 yang masih kacau. Persoalan-persoalan yang muncul rata-rata karena data kurang atau salah, kalau ditangani provinsi kan pembenahannya bisa lebih cepat,” tandasnya. surabaya post online
tlg saya dikirimi alamat untuk pengaduan ttp di jatim . teman2 udah cair 8 bulan saya hanya cair 3 bulan . udah menghubungi dinas kab. dan bawa data kenyataannya sampai sekarang belum, alasanya dari Provinsi belum turun kata petugas, Terimakasih.
tunjangan profesi untuk profesi lain kok ndak terdengar bermasalah ya….contohnya profesi dokter, hakim,polisi…..dll..
mestinya prosesnya seperti profesi tersebut kan ndak apa apa………
BANYAK PENYEBABNYA, KARENA PENDATAAN DI DAPODIK DISERAHKAN KE SEKOLAH MASING2.PADAHAL GAK SEMUA SEKOLAH PAHAM AKAN KOMPUTER.SEBAIKNYA DALAM HAL INI UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN YANG MENANGANAI SEBELUM DIBAWA KE DIKNAS SETEMPAT.BILA ADA KESALAHAN SEKOLAH YANG DIRUGIKAN KUSUSNYA PARA GURU, KARENA TERLAMBAT MEMBENARKAN.
Masalahnya memang pelik, dari tahun ke tahun selalu ada permasalahan. Kuncinya hanyalah komitmen dari pejabat dan pegawai yang membidani masalah itu (pencairan TPP). Guru selalu menjadi korban- karena dianggap lemah dan tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan haknya. Padahal amanat undang-undang mengharuskan pemerintah memberikan tunjangan kepada guru. harusnya guru tidak direcoki masalah keterlambatan dan kekurangan pembayaran tunjangan TPP. Niat pemerintah yang mengangkat kesejahteraan guru bagai api jauh dari panggang. Guru di Indonesia harus bersatu. Guru harus sadar kalau mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa kalau bersatu. Kekuatan apapun akan bisa dikalahkan kalau guru bersatu. Sampai kapan permasalahan pembayaran tpp berakhir. Tengok teman-teman kita di instansi atau jawatan lain; tunjangan mereka lancar-lancar saja dan tidak ada kendala yang berarti. Akan ‘kuwalat” bangsa ini apabila masih ada ketidakadilan terhadap guru Indonesia. Maju terus guru Indonesia.
Kalau saya alhamdulillah TPP yang tahun 2011 – 2012 lancar meskipun ada kendala harus mendatangi Dinas Prop terlebih dahulu tapi sayang untuk TPP yang TH 2010 kurang 2 bulan sampai sekarang tidak ada kabar berita hanya dijanjikan akan dicairkan th berikutnya tapi sampai sekarang masih belum ada kelanjutannya kemana saya akan menanyakan lagi TPP 2010 yang belum cair itu semua teman2 yang lain juga menunggu
INILAH BUKTI PEMERINTAH SETENGAH HATI DLM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU.
“JIKA KEBIJAKAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN GURU DICAMPUR DENGAN PERSYARATAN PENINGKAT MUTU GURU, MAKA YG TERJADI ADALAH BIAS.”
BANYAK MASALAH BARU YG MUNCUL YG JUSTRU SANGAT-SANGAT MENGGANGGU KBM.
SECEPATNYA KOREKSI TOTAL KEBIJAKKAN INI HAI PENGUASA.
minta saran dan petunjuknya,istri saya tpp tidak cair sama sekali mulai kwartal 1.istri saya lulus sertifikasi tahun 2012.ketika kami ke bank bri yg ada hanya nama dan nomor rek yg tidak ada isinya.kami mencoba mendatangi diknas
sidoarjo alhasil yg kami terima hanyalah menunggu,kira 2x harus kmn kami mengadu.dan harapan saya semoga bisa diambil alih oleh pemda,kasihan nasib para murid jika para guru sibuk ngurusi dana tpp yg seringkali bermasalah.
saya guru non pns ,maaf saya udah capek ngurus TPP yang tidak keluar mulai tahun 2013 bulan januari sampai dengan sekarang…….setiap kediknas setempat jawabanya ” ya tunggu aja nanti keluar kok” . terus kemana lagi saya harus mengadu…………. padahal saya telah memenuhi kewajiban saya sebagai pengajar dan aturanya, …..tetapi untuk memperoleh hak saya kok dipersulit,,,,,,,, mohon batuannya..
Saya mulai triwulan 1 sampai mau menerima tpp guru triwulan ke 3 tahun 2014 belum menerima sama sekali tunjangan tersebut padahal sk tpp saya sudah orbit per 30 Maret 2014 mohon bantuan dinas terkait
memang betul selama inipenataan sangat kurang diperhatikan bab yg menjadi kendala adalah gonta ganti pejabat akibat pilkada,jadi jabatan politik tidak melihat alokasi kebutuhan dari yg kwantitatif maopun kwalitatif.pokoknya apakatanya,didaerah penempatan bukan hal yg sulit walau di instansi itu sdh lebih.otonomi daearah malah banyak birokrasi yg bikin ongkos tambah besar dari meja kemeja.bukan rahasia lgi,
Sungguh disayangkan, sebelumnya kami tak pernah mengalami keterlambatan,2 Mgg yg bagi kami cukup lama krn memang dana itu untuk biay kuliah di jenjang S2 yg ckp lmayan. Sampai tgl 26 April kami blm menerima hak TPP. Smg masa tunggu 1mngg d akhir april ini benar2 dicairkn.dr kota probolinggo
Assalamu’alaikum, mengapa pencairan TPP di daerah Jombang, Jawa Timur tidak bersamaan d lebih terlambat ketimbang daerah lain d Jawa Timur?? Sampai hari ini TPP untuk triwulan terakhir belum cair , mohon penjelasannya, wassalam
tpp untuk kota kediri triwulan pertama 2016 tidak cair sampai akhir mei ini?? mengapa???? padahal untuk blitar,tulungagung,nganjuk sudah di terima kan akhir april kemarin
tidak biasanya pencairan tpp terlambat hingga berbulan2. tpp tw4 yang harusnya cair setidaknya akhir desember. sampai bulan februari 2020 masih blm jg cair. padahal sk sudah terbit. mohon pada pihak terkait untuk segera menindak lanjuti. kususnya dalam pencairan tpp guru non pns. saat tanya kedinas kabupaten jawabannya hanya ditunggu saja. kemana sebenarnya uang itu??? padahal seharusnya bulan ini sdh persiapan utk sk tpp 2020.
sekali lagi mohon untuk ditindak lanjuti,saya guru swasta dari kab.lamongan jawa timur.
mengapa pencairan tidak sama ada yg sudah ada yg blm.