![jamkesmas](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2012/04/jamkesmas.jpg)
ilustrasi: koran-jakarta.com
Warga miskin yang tidak masuk dalam daftar jaminan kesehatan masyarakat di Jember, Jawa Timur, setelah Mei nanti terancam tidak memperoleh pelayanan kesehatan gratis.
Untuk itu, dana untuk layanan kesehatan bagi orang miskin sebesar Rp 6,3 miliar harus ditambah sedikitnya Rp 10 milyar.
Ini diungkapkan tiga direktur rumah sakit daerah di Jember, Direktur RSD dr Soebandi Jember, Yuni Ermita; Direktur RSD Balung, Lilik Laksmiati; dan Direktur RSD Kalisat, Kanin, di Jember, Jawa Timur.
“Sekarang piutang RSD dr Soebandi ke pemerintah daerah sudah mencapai Rp 2,7 miliar,” kata Yuni Ermita.
Lilik Laksmiati mengatakan, RSD Balung punya piutang yang harus ditagih ke kas daerah sebesar Rp 443 juta. RSD Kalisat, kata drg Kanin, juga menanggung biaya untuk orang miskin sebesar Rp 110 juta sehingga punya piutang ke pemda .
Terkait itu Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaedi, mengatakan, warga banyak yang mengaku miskin karena mudahnya memperoleh surat pernyataan miskin (SPM).
“Dinas kesehatan seharusnya punya tenaga verifikasi, pemegang SPM harus benar-benar tidak mampu,” kata Ayub Junaedi.
Kuahayati dari Dinas Kesehatan Jember mengakui, banyak calo yang menawarkan kepada orang miskin untuk mendapatkan SPM. Dinas Kesehatan tidak bisa menolak, sebab semua persyaratan sesuai dengan peraturan daerah, dan sudah dilengkapi dengan surat keterangan dari desa dan kecamatan. kompas.com
Lebih baik kita sebagai masyarakat jawa timur nggak usaha bayar pajak ya. Buat apa kita bayar pajak kalo biaya kesehatan kita di abaikan oleh permintah jatim