![gas](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2012/02/gas-300x225.jpg)
ilustrasi
Terkait optimalisasi gas untuk rumah tangga di sejumlah kota besar, Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memprioritaskan pembangunan jaringan pipa gas untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Surabaya.
Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban produksi para pelaku UMKM. Dengan menggunakan gas, biaya bahan bakar menjadi lebih murah sekitar 30% hingga 50% dari pengeluaran normal.
“Pada tahun 2013 kami telah mencanangkan pembangunan pipanisasi di wilayah Surabaya, namun kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan UMKM dan Rusunawa untuk membantu beban produksi dan biaya hidup mereka,” ujar Tri Rismaharini saat digelarnya video conference antara Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo bersama tiga walikota di Indonesia yakni Surabaya, Palembang, dan Tarakan yang digelar di Balai Kota Surabaya.
Menurut Risma, saat ini Surabaya sedang mengembangkan kampung UMKM, seperti kampung jajan pasar, kampung lontong, dan beberapa kampung sektor UMKM lainnya. dalam proses produksinya, kampung-kampung tersebut membutuhkan energi yang cukup besar. Kampung lontong misalnya, produksinya bisa mencapai 82 ton beras per hari dan produksinya tidak pernah berhenti selama 24 jam.
“Kompor mereka tidak pernah berhenti selama 24 jam. Dan jelas dalam proses produksinya mereka butuh bahan bakar yang cukup besar. Sementara kampung jajan pasar kondisinya juga sama, bahkan omsetnya bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Jika mereka bisa menggunakan gas bumi, maka biaya operasional, khususnya untuk bahan bakar bisa ditekan 30% hingga 50%,” terang Risma.
Pipanisasi jaringan gas di Surabaya, menurut Risma, sudah dilaksanakan di dua kelurahan di Kecamatan Rungkut, yaitu di Kali Rungkut dan Rungkut Kidul sebanyak 2.900 rumah tangga (RT) dengan total konsumsi 2 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
Namun karena pemasangan jariangan gas bumi tersebut tidak merata, hal ini mengakibatkan kecemburuan dan protes dari kalangan warga Rungkut lainnya.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ia sudah melaporkan hal itu ke Ditjen Migas dan disepakati akan dilakukan pemasangan pada 2010. Namun sampai sekarang realisasinya belum ada.
Menaggapi hal tersebut, Dirjen Migas Evita Herawati mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi terkait adanya kekurangan jaringan di Kecamatan Rungkut agar bisa dilakukan pemasangan jaringan pada 2012. kabarbisnis.com