ilustrasi: curup.olx.co.id
Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jawa Timur bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, defisit kebutuhan susu di Jawa Timur akan segera teratasi seiring akan dikembangkannya kawasan sapi perah di Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu negara yang sudah melirik peluang tersebut adalah Australia. Rencananya, kawasan ternak sapi perah akan di pusatkan di daerah Grajakan, Banyuwangi.
Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Soeparwoko Adi Soemarto mengatakan, saat ini, pihak pemerintah Australia melalui utusannya sudah melakukan penjajakan untuk mengembangkan kawasan sapi perah di Banyuwangi, tepatnya di kawasan Grajakan. “Australia akan mengembangkan kawasan sapi perah di sana guna memenuhi kebutuhan susu lokal di Jtim,” kata Soeparwoko di kantornya.
Dia menjelaskan, kebutuhan susu di Jawa Timur saat ini mencapai 1.600-1.700 ton per hari, sedangkan produksi yang dihasilkan hanya sekitar 1.031 ton per hari dari 221.000 ekor sapi perah. “Sehingga produksi susu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kebutuhan sekitar 500 ton per hari yang belum tercukupi,” ungkapnya.
Menurutnya, sapi perah dari Australia produksinya lebih tinggi dari sapi lokal. Satu ekor sapi Australia bisa menghasilkan kurang lebih 30 liter per hari. Kalau sapi lokal yang dimiliki peternak hanya bisa menghasilkan 10-11 liter per hari.
Untuk, mencukupi kebutuhan yang ada, katanya, sementara ini IPS impor susu padat dari negara India, Australia, New Zealand. “Pembeli utama adalah PT Nestle yang butuh sekitar 700 ton per hari. Dengan masuknya investasi dari Australia, diharapkan bisa mencukupi kebutuhan yang ada,” katanya.
Ketua GKSI Jawa Timur, Sulistyanto menyambut baik rencana Australia untuk investasi dalam pengembangan kawasan sapi perah di Jawa Timur. “Saya senang kalau Australia masuk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi itu harus proporsional,” katanya.
Dia menyarankan agar produksi susu sapi perah diolah sendiri di Banyuwangi. Dia mempertimbangkan jika dipasarkan ke pabrik susu di kawasan Malang atau Pasuruan, lokasinya jauh dan tentu biaya transportasinya tidak imbang dengan harga susu yang didapat.
“Kalau bisa diolah sendiri dengan pasturisasi atau susu UHT, Yoghurt, dan segala macam produk lainnya. Atau dijual ke Bali, dan wilayah Timur seperti ke Lombok,” sarannya.
Yang terjadi selama ini, katanya, pemerintah tidak pernah memberi subsidi. Subsidi hanya dibahas dan tidak pernah ada realisasinya. “Bantuan yang ada berupa Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Itu aja persyaratannya masih sulit dengan memberikan agunan dan lain-lain yang cukup memberatkan peternak,” tegasnya. surabayapost.com
