![bulog_4](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/11/bulog_41.jpg)
ilustrasi: kabarbisnis.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim tetap pada keputusan semula bahwa beras impor tidak boleh dialokasikan bagi beras untuk masyarakat miskin atau Raskin.
Stok beras di Perum Bulog Divre Jatim per tanggal 28 November 2011 hanya sekitar 31.000 ton. Padahal untuk pengamanan, harusnya stok beras harus bisa meng-cover alokasi hingga Februari yang mencapai sekitar 150.000 ton.
“Jadi harus ada solusinya bagaimana Bulog bisa mendapatkan beras dari dalam negeri sesuai dengan kebutuhan hingga Februari, minimal ya sekitar Januari sekitar 100.000 ton di bulan Desember ini. Sebab panen Januari tidak bisa langsung dialokasikan untuk raskin,” kata Anggota Komisi B DPRD Jatim, Sumrambah, saat dengar pendapat dengan Perum Bulog Divre Jatim, Senin (28/11/2011).
Seperti diketahui, saat ini beberapa sub divre Perum Bulog Jatim telah menyetop pengalokasian raskin di wilayah mereka karena tidak adanya stok di gudang mereka.
Kondisi ini terjadi akibat seretnya pengadaan beras oleh Bulog sepanjang tahun 2011 akibat melambungnya harga beras dalam negeri. Sementara harga yang ditetapkan Bulog untuk pengadaan jauh di bawah harga pasar, sehingga Bulog merasa kesulitan untuk melakukan pengadaan.
“Terakhir, kami telah menaikkan harga pembelian menjadi Rp4.300 untuk pengadaan gabah dan Rp6.500 untuk beras. Satu pekan lalu kami bersama tim dari Pemprov Jatim juga sudah mengirimkan surat ke Bulog pusat untuk menaikkan harga menjadi Rp6.800 untuk beras dan 4.800 untuk gabah, tapi sampai sekarang masih belum ada jawaban,” kata Kepala Bulog Divre Jatim, Rinto Anky Sutomo.
Untuk memenuhinya, DPRD Jatim bersama Angky meminta komitmen dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras serta Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud), Gapoktan serta lumbung pangan untuk membantu memenuhinya.
“Harus ada komitmen berapa yang bisa kami serap, karena kebutuhan alokasi raskin sekitar 46.000 ton per bulan. Kami selalu ditanya berapa yang yang bisa kami serap,” tegas Angky.
Pemprov jatim juga diminta untuk memberikan subsidi ongkos angkut ke Gapoktan dan lumbung pangan untuk mengirimkan beras mereka ke gudang Bulog.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan alokasi raskin minimal untuk Desember dan Januari akan bisa teratasi. kabarbisnis.com