ilustrasi: kompas.com
Berstatus sebagai pusat pangan nasional, Jawa Timur belum mendapatkan alokasi memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jatim. Dalam Rencana APBD 2012, sektor pertanian hanya memperoleh jatah 3,4 persen dari total APBD Jatim sebesar Rp 11,2 triliun.
Melihat alokasi anggaran untuk sektor pertanian begitu minim, kalangan anggota DPRD Jatim minta Gubernur jatim, Soekarwo agar meningkatkan minimal menjadi 10 persen. Dan itu digunakan untuk modernisasi dan rekayasa tekhnologi pertanian.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Anna Luthfie di Surabaya mengatakan, Pemprov Jatim harus kosentrasi mewujudkan Jatim sebagai daerah lumbung pangan nasional.
Untuk itu, anggaran untuk pertanian minimal 10 persen dari total APBD Jatim tahun 2012. Langkah lain harus dilakukan rekayasa teknologi pertanian serta rehabilitasi sarana irigasi khususnya di daerah yang menjadi sumber air. Jika pemprov tak serius terhadap pertanian, janji gubernur saat kampanye perlu dipertanyakan, katanya.
Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Arif Hari Setiawan yang menilai saat ini disparitas wilayah dan kemiskinan di provinsi ini begitu buruk. Kantong kemiskinan di Jatim justru didominasi daerah pertanian, karena tenaga kerja di sektor tersebut mencapai 47 persen.
Padahal pemprov selalu menyebutkan sekitar 60 persen pembangunan terkosentrasi di wilayah pertanian. Jika anggaran pertanian minim, pemprov dituntut gencar melakukan inovasi serta rekayasa di bidang tekhnologi pertanian, katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Anwar Sadad mengaku hingga saat ini kepedulian Pemprov Jatim terhadap petani masih rendah. Indikasinya dengan masih tingginya angka kemiskinan khususnya pada petani, apalagi, antara infarm dan outfarm yang diterima petani tak sebanding.
Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan keluarganya, petani harus hutang. Janji gubernur yang ingin mengentaskan kemiskinan hanya slogan, ujarnya.
Apalagi pemprov selalu menyebutkan minimnya hasil produksi pertanian khususnya padi, karena lahan berkurang. Justru lahan sempit tidak jadi kendala untuk meingktakan produksi jika pemerintah membuat pertanian yang ada menjadi modern.
Jika ingin mengentaskan kemiskinan, rekayasa teknologi pertanian segera dilakukan karena petani yang memiliki lahan satu hektar hanya mampu mendapatkan uang Rp 8 juta. Artinya penghasilan itu harus cukup dalam waktu satu tahun, sehingga petani tetap miskin.
