![tamu](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/10/tamu.jpg)
Humas Jatim
Kondisi rusaknya infrastruktur di Jawa Timur dinilai menjadi pendorong meningkatnya laju inflasi di provinsi itu. Keadaaan infrastruktur yang mengalami kerusakan tersebut menjadi penyebab terhambatnya mobilitas barang dan jasa serta orang dari pusat produksi ke tangan pengguna atau konsumen.“Karena jalanan rusak, ongkos angkut barang otomatis menjadi naik,” ungkap Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menerima Komisi XI DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Jumat (14/10).
Selain kondisi jalan yang rusak, ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini, peningkatan laju inflasi di Jatim juga dipicu karena jumlah daerah yang masih terisolir dan belum terjangkau oleh sarana dan parsarana angkutan yang memadai. “Di Jatim masih banyak daerah yang terpencil dan terpelosok. Ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur termasuk angkutan,” ungkap Pakde Karwo.
Gubernur Jatim juga menyebutkan variable pendorong naiknya inflasi terkait adanya biaya atau ongkos yang dialami pada sektor pertanian relatif tinggi.“Salah satu penyebabnya, peralatan pertanian belum modern, sehingga masih banyak menggunakan tenaga kerja. Akibatnya berpengaruh terhadap ongkos produksi menjadi lebih tinggi dan tidak efisien,” terangnya.
Selanjutnya Pakde Karwo menjelaskan, pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2011, telah ada ploting (alokasi) anggaran untuk perbaikan sarana infrastruktur sebesar Rp. 175 Milliar, sedangkan alokasi anggaran murni dari APBD Jatim sekitar Rp. 600 Milliar, dan sebagian dari alokasi anggaran PAK itu akan diberikan kepada Kab/Kota dengan persyaratan adanya sharing dari masing-masing daerah tersebut.
“Anggaran perbaikan jalan itu, akan dibagikan ke 29 Kabupaten yang ada di Jatim dengan besar anggaran Rp. 5 Milliar, bukan untuk Kota. Karena menurut checking di lapangan 47 persen jalan Kabupaten di Jawa Timur rusak, namun biasanya menjelang pemilihan Kepala Daerah jalan di Kab/Kota halus,” imbuhnya.
Pada sisi lain, Pakde Karwo menerangkan beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi antara lain beras, emas perhiasan, akademi/perguruan tinggi (pendidikan), sewa rumah, rokok kretek filter, upah pembantu rumah tangga dan angkutan antar kota.
Ditambahkan, tingginya inflasi dikelompok sandang terutama terjadi pada sub kelompok barang pribadi dan sandang lainya. Komoditas penting yang sangat berpengaruh pada sub kelompok ini adalah komoditas emas perhiasan yang masih mengalami inflasi sebesar 3,71 persen dan merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua setelah beras sebesar 4,5497 persen. “ Diharapkan pada bulan Oktober dan seterusnya harga emas akan turun,” Jelasnya.
Selanjutnya Pakde Karwo mengatakan, Pemprov Jatim berusaha melakukan usaha untuk menurunkan laju inflasi agar tidak tinggi karena laju inflasi Provinsi Jawa Timur dari Januari hingga September tahun 2011 mencapai 3,14 persen. sedangkan laju inflasi year on year pada bulan September 2010 hingga September 2011 sebesar 4,71 persen.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI DR. Harry Azhar Azis MA. mengatakan, tujuan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka memantau kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Gubernur selaku kepala daerah dinilai mampu memberikan dan menjelaskan informasi dengan baik, mengenai faktor-faktor distribusi di bidang perdagangan dan produk-produk yang dikelola oleh Provinsi. “Kami melihat apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim bisa menjadi satu contoh yang bisa di rekomendasikan didalam panja inflasi, sehingga bisa direplikasi (dicontoh)” harap Harry pada kesempatan sama.(Rel)