![arteri porong](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/08/arteri-porong1.jpg)
Ilustrasi
Penyerapan dana pemerintah daerah masih saja tak optimal. Penyakit klise ini terjadi berulang kali setiap tahun. Sehingga, daya gedor anggaran pun jadi tak maksimal.
Belanja Provinsi Jawa Timur di APBD, misalnya, penyerapannya pada triwulan II/2011 masih rendah dan bahkan menurun dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Tercatat, realisasi belanja daerah Jatim lebih lambat dibanding periode yang sama tahun 2010 lalu yaitu dari 37,97 persen menjadi 35,94 persen. Capaian ini juga masih di bawah target yakni 50 persen,” kata Peneliti Ekonomi Madya Senior Bank Indonesia (BI) Surabaya, Soekowardojo.
Pos pendapatan maupun pengeluaran menunjukkan tingkat realisasi yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Realisasi terbesar dari pos pendapatan dan belanja pun tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pendapatan pajak daerah dari pos pendapatan daerah dan belanja pegawai dari pos anggaran belanja.
Dari total dana APBD sebanyak Rp 10,6 triliun, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 4,83 triliun pada pos anggaran rutin seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Realisasi tertinggi belanja terjadi pada pos belanja tidak terduga yang mencapai 64,61%. Tingginya realisasi belanja baik bagi hasil maupun bantuan keuangan pada kab/kota dan pemerintahan desa turut menyumbang kinerja belanja Pemprov pada periode ini.
Sementara, realisasi belanja modal APBD Jatim pada triwulan ini masih sangat minim yakni hanya 22,63% atau setara Rp 203,76 miliar.
BI Surabaya juga mencatat percepatan penyaluran anggaran pada kabupaten/kota mengindikasikan adanya perbaikan tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran atas anggaran periode sebelumnya. “Dengan demikian, pencairan dana bisa dilakukan tepat waktu sehingga mendukung pembangunan infrastruktur di daerah,” imbuh Soekowardojo.
Ia juga mencatat secara keseluruhan, komposisi realisasi anggaran belanja saat ini menunjukkan adanya perbaikan pada komposisi belanja pemerintah dibandingkan pemanfaatan sebelumnya yang didominasi oleh belanja pegawai. kababisnis.com