![es](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/04/es-300x243.jpg)
ilustrasi: www.keywordpictures.com
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim belum maksimal. Banyak di antaranya malah masih merugi dan tidak memberikan kontribusi bagi perekonomian Jawa Timur. Menurut Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU), salah satu BUMD milik Pemprov Jatim, Arif Afandi, tidak sehatnya BUMD disebabkan setidaknya oleh tiga faktor, yaitu susunan organisasi yang terlalu gemuk, mismanagement, dan bidang usahanya adalah sunsent industry. Susunan organisasi terlalu gemuk disebabkan porsi antara karyawan dan beban kerja tidak sebanding. Artinya, terlalu banyak karyawan di BUMD tersebut. Mismanagement disebabkan penerapan tata kelola perusahaan yang buruk. “Juga masih ada BUMD yang bergerak di bisnis yang sebenarnya sudah sunset industry. Misalnya di PWU ada pabrik es, kan itu sudah industri senja,” ujar Arif di Surabaya. PWU sendiri memiliki 13 anak dan unit usaha. Arif mengakui tidak semuanya dalam kondisi sehat. PWU akan berusaha menyehatkan dua anak usahanya pada tahun ini, yaitu PT Gedung Expo Wira Jatim (pengelola Jatim Expo) dan PT Gabungan Pabrik Es Wira Jatim (pabrik es). “Jatim Expo kita garap terus biar jadi rujukan perhelatan MICE di Jatim. Kalau yang pabrik es kita pikirkan skema revitalisasi, karena pabrik es memang sudah termasuk sunset industry,” ujarnya. Di antara BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim, memang masih sangat sedikit yang kinerjanya yahud. BUMD yang paling moncer hanyalah PT Bank Jatim yang tahun ini merencanakan go public. Ketua Komisi C DPRD Jatim Kartika Hidayati mengatakan, pihaknya terus mendorong revitalisasi di tubuh BUMD-BUMD di Jatim. “Misalnya PT Jatim Investment Managament (JIM) harus segera kembali kepada bisnis intinya sebagai fund managament. Yang lainnya kita dorong untuk revitalisasi. Kalau sudah tidak berkembang, kita pikirkan skemanya bagaimana,” jelasnya. Kartika menuturkan, secara bisnis, BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim sebenarnya sangat prospektif. Hanya saja, perlu peningkatan tata kelola agar kinerjanya terukur dan tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. kbc