![pondok-pesantren](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/03/pondok-pesantren1-300x225.jpg)
Ilustrasi
Kening Mendiknas M. Nuh semakin berkerut. Sebab, dia mendapati data tentang masih banyaknya kabupaten/kota yang tidak menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Di Jawa Timur (Jatim), tercatat separo lebih kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana BOS.
Berdasar data di Kemendiknas, hingga Kamis (3/3) pukul 11.00 ada 96 kota/kabupaten se-Indonesia yang melapor sudah menyalurkan dana BOS. Sisanya, 401 kabupaten/kota, masih nggandoli dana untuk biaya operasional pendidikan tersebut. “Itu tidak bisa dibiarkan. Harus cepat diselesaikan,” kata Nuh kemarin.
Nuh memerinci, ada tujuh provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum menyalurkan dana BOS. Yakni, Jambi, Sumatera Utara, Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.
Khusus di Jatim, Nuh menyesalkan langkah lebih dari separo kabupaten/kota yang belum mengucurkan dana BOS itu. Baru 15 kabupaten/kota di Jatim yang sudah menyalurkan dana bantuan tersebut.
Menurut Nuh, kota/kabupaten memiliki beragam alasan untuk tidak segera mencairkan dana tersebut. “Saya sangat menyesalkannya. Itu bisa berdampak pada kualitas pendidikan,” ucap mantan rektor ITS tersebut.
Ditanya soal detail alasan penahanan dana itu, Nuh enggan memerinci. Yang jelas, berdasar beberapa keterangan, upaya pemerintah daerah tersebut memang menjadi persoalan klasik.
Menurut informasi yang beredar, kota/kabupetan sengaja tidak segera mencairkan dana BOS karena ingin menikmati selisih bunga. Tentu bisa dibayangkan bunga dari simpanan dana BOS. Nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nuh lantas mencontohkan, dana BOS untuk Jakarta Timur yang mencapai Rp 160 miliar lebih bisa menghasilkan bunga lebih dari Rp 600 juta dengan rata-rata bunga deposito 5 persen.
Nuh mengeluarkan ultimatum kepada kota/kabupetan yang masih menahan dana BOS. Terhitung mulai Rabu lalu (2/3), dia memberikan tempo seminggu atau tujuh hari bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyalurkan dana bantuan itu. “Jika tidak, keuangan daerah yang berasal dari pusat akan saya usulkan dipotong,” papar dia.
Ultimatum tersebut sudah diusulkan oleh Nuh kepada Kemendagri. Selama ini, anggaran untuk kota/kabupetan, baik berupa DAU (dana alokasi umum) maupun DAK (dana alokasi khusus), turun dengan sepengetahuan Kemendagri. “Mudah-mudahan ada efek jera. Saya berharap, usul sanksi finansial itu disetujui Kemendagri,” ujar dia.
Nuh menyatakan mengetahui sikap mbalela pemerintah kota dan kabupaten tersebut Selasa lalu (1/3). Saat itu dia menghadiri undangan rapat terbatas di lingkungan Kemendagri. Pada rapat tersebut, terang dia, juga hadir sekretaris daerah, wakil biro keuangan, dan kepala dinas pendidikan tingkat provinsi.
Nah, kala itu Nuh mendapatkan laporan bahwa beberapa kabupaten dan kota belum mengalirkan dana BOS. Menurut dia, sikap tersebut sungguh tidak tepat. Sebab, beberapa sekolah di daerah-daerah tertentu sangat menggantungkan biaya operasional dari dana BOS. “Bayangkan jika ada sekolah yang tidak punya uang, apa bisa berjalan pendidikannya,” tegas dia.
Sebagai catatan, tahun ini Kemendiknas mengucurkan dana BOS Rp 16,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 27 juta lebih siswa tingkat SD dan sederajat serta 9,5 juta pelajar tingkat SMP dan sederajat.
Perinciannya, antara lain, setiap siswa SD dan sederajat di wilayah kota mendapatkan jatah Rp 400 ribu dan pelajar di kabupaten memperoleh Rp 397 ribu. Sedangkan setiap siswa tingkat SMP dan sederajat di daerah kota mendapatkan bantuan Rp 575 ribu serta pelajar di kabupaten memperoleh jatah Rp 570 ribu. (wan/c11/agm) JPNN
Kenapa masih ada yang mencari untung diatas penderitaan orang?Harus segera diberi sanksi berat karena tindakannya sangat merugikan orang banyak