![petugas_kelurahan_memperlihatkan_blanko_ktp](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2011/02/petugas_kelurahan_memperlihatkan_blanko_ktp-300x224.jpg)
Ilustrasi (foto vivanews.com)
Buruk dan lemahnya sistem administrasi kependudukan ternyata memicu banyaknya masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas kependudukan ganda alias dobel.
Ini terlihat dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 lalu, jumlah penduduk Jatim mencapai 37,4 juta. Namun, jumlah KTP yang dikeluarkan untuk masyarakat di 38 kabupaten/kota ternyata mencapai 40,228 juta. Ini berarti, terdapat 2,8 juta kepemilikan KTP dobel di masyarakat.
Kepala Disnakertransduk Jatim Hary Soegiri membenarkan banyaknya KTP yang beredar di masyarakat. Banyaknya KTP dobel itu diketahui setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data kependudukan di 38 kabupaten/kota di Jatim pada 2010.
“Hasil itu membuat kita benar-benar kaget dan tercengang. Apalagi jumlah KTP yang dobel mencapai 8 hingga 11 persen,” ujarnya, Minggu (20/2/2011) kemarin.
Pihaknya, kata Hary, khawatir KTP dobel tersebut dimanfaatkan untuk tindakan dan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, misalnya, perbuatan ilegal dan tindak kejahatan, mulai penggelapan mobil sewaan rental, penggandaan kartu kredit, hingga kawin lagi dengan mengaku bujang (berdasar identitas palsu), padahal sebenarnya sudah beristri dan berkeluarga. Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, pemprov akan menertibkannya.
Bentuknya, pemprov telah membuat terobosan dengan mendorong untuk diterbitkannya KTP elektronik berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Lalu membuat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) berbasis online.
Dengan begitu, KTP nanti dibuat dengan hanya single identity (satu identitas) dan terkomputerisasi dengan jaringan nasional. Sehingga orang yang tinggal, misalnya, di Surabaya, tidak bisa lagi punya KTP lain lagi di Gresik maupun Sidoarjo.
Menurut Hary, tahun lalu pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran data untuk kepentingan pembuatan KTP elektronik. Hasilnya, 11 daerah sudah menggunakan elektronik KTP berbasis nomor induk kependudukan.
Sementara untuk SIAK online, dari 38 kabupaten/kota sebanyak 16 daerah sudah tersambung secara online. Ke-16 daerah itu antara lain, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. “Sisanya yang belum kami harapkan dapat diselesaikan pada tahun ini,” katanya.
Pemprov optimistis tahun 2012 semua persiapan untuk menerbitkan KTP berbasis elektronik dengan single identity akan rampung 100 persen.
Surabaya akan ber-e-KTP
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya tahun ini menerapkan KTP berbasis online atau disebut e-KTP yang memiliki chip berisi data pemiliknya.
Kepala Dispendukcapil Surabaya Kartika Indrayana mengungkapkan, saat ini sarana dan prasarana untuk menerapkan e-KTP sudah siap. Tinggal menunggu petunjuk dari kementerian dalam negeri (kemendagri).
Informasi yang dihimpun, e-KTP merupakan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. e-KTP memiliki chip yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi, dan tanda tangan digital.
Autentikasi dua arah dilakukan antara kartu elektronik dan perangkat pembacanya agar kartu dan pembaca dapat dipastikan sah. Sedangkan enkripsi digunakan melindungi data yang tersimpan di dalam kartu elektronik dan tanda tangan digital untuk menjaga integritas data.
(Sumber: Kompas.com)