Selasa, 28 Maret 2017

UMKM Tetap Kunci Pertumbuhan Perekonomian Jatim

Dr. H. Soekarwo saat Simposium 45 tahun LP3ES di Auditorium Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu (13/8). foto:Humas Setda Prov Jatim

Strategi dasar yang diterapkan dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian secara umum mencakup dua aspek. Yaitu, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan softinfrastruktur.

Softinfrastruktur sendiri meliputi penguatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Khusus di bidang pendidikan dibuat kebijakan untuk memperbanyak pendidikan berbasis vokasional dengan rasio 30 untuk SMA dan 70 SMK. Bahkan, di tahun 2014, telah dibangun 70 SMK Mini. Demikian Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada Simposium 45 tahun Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Auditorium Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu (13/8).

Sedangkan strategi pengembangan UMKM, adalah dengan menyiapkan data UMKM di sektor produksi dan segmentasinya. Berdasarkan data tersebut prioritas program kegiatan untuk UMKM yakni dengan pengembangan Agroindustri sebanyak 671.058 unit IKM, standarisasi produk (HAKI, ISO, dll) untuk IKM, dan pembuatan 5 smelter yang terdiri dari 2 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 3 Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN).

Di sektor produksi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membuat beberapa program diantaranya efektivitas usaha tani, pengembangan pulau ternah di Madura, dan penyelesaian pelabuhan perikanan. Secara intensif juga memberikan pembinaan mengenai standarisasi dan desain produk industri serta memberikan fasilitas sertifikasi ISO, SNI, dan Batikmark.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kunci pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 54,98% atau sebesar Rp. 1.1689,88 triliun.

Selain memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hampir 98 persen.

Soekarwo menambahkan, di sisi pembiayaan seharusnya tidak lagi menggunakan metode grant. Ini penting sebab metode grant tidak mendidik masyarakat untuk produktif sehingga etos kerjanya rendah. Karenanya di segmen miskin pemerintah harus memberikan charity, sebab hal itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun pemberian charity tersebut harus disertai dengan pemberdayaan dan pendampingan.

Selain itu, pemberian pinjaman kepada UMKM menggunakan skema pembiayaan kompetitif. Bahkan suku bunga yang berlaku saat ini justru untuk corporate hanya sekitar 12% sedangkan untuk UMKM atau koperasi mencapai 14% hingga 18&.

Berdasarkan data yang ada realisasi kredit perbankan saat ini sebesar Rp. 383 triliun namun kredit yang dikucurkan kepada UMKM hanya mencapai Rp. 110 triliun atau sekitar 25%, padahal idealnya adalah diatas 40%. Banyak UMKM yang tidak mendapatkan pinjaman dari Bank karena dianggap tidak bankable.

Selain kebijakan dan reformasi di sisi moneter berupa suku bunga murah, reformasi struktural perlu dilakukan di sisi retail yang diwakili oleh UMKM. Selanjutnya ialah reformasi di bidang fiskal, jadi sebaiknya UMKM tidak dikenakan pajak atau paling tidak pemerintah bisa memberi bantuan subsidi pajak. Rata-rata negara maju di dunia memberikan subsidi fiskal pada kelompok usaha menengah ataupun kecil. ***

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim