Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution. foto:istimewa
Proyek SPAM Umbulan adalah penting dan prestisius. Demikian Menko Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan. Sudah ada proses selama 40 tahun berjalan. Kalau tidak diselesaikan segera maka proyek ini akan menjadi hal yang tidak benar.
Menurut Darmin Nasution, pola Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KKPBU) SPAM ini merupakan proyek pertama yang tersulit karena melibatkan banyak kabupaten/kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, mengatakan serupa dengan Menko Perekonomian. Menurut dia, KPPBU SPAM ini bisa menjadi lesson learned, menjadi pola ke depan. Pola KKPBU ini bisa menjadi template untuk berbagai proyek infrastruktur lainnya seperti SPAM di daerah lain seperti listrik, jalan tol dan sebagainya.
“Kalau ada kasus seperti ini yang melibatkan daerah, tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Paling tidak bisa diputuskan di tingkat dirjen,” kata Sofyan Djalil.
Pola kerjasama melalui KKPBU ini, lanjut Sofyan Djalil, juga bisa menjadi alternatif untuk menampung dana hasil tax amnesty untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti listrik, air, rumah sakit (teaching hospital), dan sebagainya.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menjelaskan, pihaknya telah menandatangani surat persetujuan kelanjutan proyek SPAM Umbulan ini sebagai persyaratan untuk Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan viability gap fund (VGF). Jadi pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung proyek SPAM Umbulan. Pihaknya menyampaikan poin-poin yang ditekankan DPRD Kabupaten Pasuruan dan semua dipenuhi oleh kementerian dalam rapat tersebut.
Sementara itu, hasil rapat sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, tanggal 22 Juni 2016 yang lalu, telah disepakati solusi sharing pembiayaan yang disampaikan Gubernur Soekarwo. Adapun solusinya yakni sharing pembiayaan baik dari APBN Pusat dari Kementerian PU, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan APBD Pemerintah Kabupaten Pasuruan. ***
