Ilustrasi: Farming sapi potong. foto:istimewa
Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, mengatakan, kebutuhan daging nasional tahun ini diperkirakan mencapai 675 ribu ton.
Kebutuhan itu setara dengan 3,6 juta ekor sapi. Namun, kemampuan produksi dalam negeri hanya 442 ribu ton pertahun. Maka sisanya, 233 ribu ton, atau setara dengan 1,3 juta ekor sapi, biasanya harus dipenuhi dari impor.
Menurut Menteri, kebutuhan daging nasional 36 persen yang dipenuhi dari impor itu berupa sapi bakalan. Sekitar 720 ribu berupa daging beku. Jumlah tersebut setara dengan 680 ribu ekor sapi.
Catatan di atas membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, kembali menegaskan gagasan proyek penggemukan sapi Pemerointah Provinsi Jawa Timur. Ada dua macam skenario, pertama, sebanyak 1,3 juta ekor dengan asumsi kebutuhan daging pertahun perkapita mencapai2,61 kg membutuhkan anggaran sebanyak Rp 24 triliun. Kedua, sekitar 950 ribu ekor dengan asumsi kebutuhan daging pertahun perkapita mencapai 2,2 kg membutuhkan anggaran sekitar Rp 15-16 triliun.
Kata Pakde Karwo, pemerintah pusat akhirnya menggunakan pedoman 2,2 kg per tahun per kapita. Sehingga, kalau disetarakan sapi antara 900-950 ribu ekor. Menurut Pakde, kultur masyarakat kita kalau makan daging takut berpenyakit sehingga tingkat konsumsi per kapita per tahun tidak seberapa dibandingnegara-negara lain.
Diakui, jika program penggemukan sapi itu terealisasi maka hampir 55 persen kebutuhan daging nasional akan disuplai dari Jawa Timur. Maka, kata Pakde, persoalan daging nasional akan teratasi. “Kami harapkan 500 ribu ekor sapi yang akan didatangkan pemerintah pusat itu 30 persen berupa sapi untuk breeding (indukan) dan 70 persen untuk maintening
(penggemukan).
Sedangkan untuk anggaran, Pakde Karwo berharap ada kredit murah dari perbankkan dengan bunga murah kisaran 4 persen per tahun. Prinsip dasarnya, TNI AD dan TNI AL selaku pemilik lahan sudahsetuju, sehingga pemikiran ini ditindaklanjuti Kementerian Pertanian
untuk direalisasikan.
Pengelolaan penggemukan sapi, lanjut Pakde Karwo nantinya akan dikelola BUMD tapi hanya bersifat ad hoc. Alasannya, pemerintah hanya berfungsi sebagai stimulator dan fasilitator sehingga nantinya diharapkan ditangani swasta atau masyarakat. “Program ini harus bisa dinikmati masyarakat sehingga pemerintah cukup menjadi fasilitator saja.”
