Kelompok Tani Wisanggeni Kabupaten Ngawi yang terus melakukan inovasi untuk perbaikan hasil panen. foto:widi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, mengingatkan pemerintah, jangan gegabah membuka keran impor beras.
Herman mempertanyakan kebijakan dan kinerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
“Kinerja Menteri Pertanian harus dievaluasi. Menteri harus realisasikan janji Jokowi. Kedaulatan pangan yang merupakan bagian Nawacita,” kata Herman di arena Kongres Partai Demokrat ke IV di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5).
Menurut dia, Menteri Pertanian selalu memaparkan semua program kepada DPR dengan gamblang. Seolah-olah semuanya mudah direalisasikan.
“Awalnya kita percaya. Ada Penambahan lahan jutaan hektare, ada pola tanam yang terkoordinasi, target panen jutaan ton. Tapi ujung-ujungnya kok harus impor juga,” katanya.
DPR minta penjelasan, bila pemerintah benar-benar membuka keran impor beras. Meski dimungkinkan, tetap ada aturan dalam undang-undang mengenai pembatasan impor bahan pokok. Pemerintah harus menjelaskan semua. Termasuk kepada rakyat kenapa harus impor,” katanya.
Yang pasti, tegas Herman, keputusan pemerintah mengimpor beras menjadi sesuatu ironis mengingat tidak ada gagal panen yang besar. Kebijakan pemerintah dinilai kurang tepat sehingga Bulog kurang maksimal menyerap pasokan beras.
“Cuma itu ironis bukan karena gagal panen. Bukan terjadi penurunan besar-besaran beras, tapi karena salah kebijakan kalau itu terjadi,” katanya.
Menurut dia, Komisi IV, sebagai mitra kerja pemerintah akan mendukung impor beras selama pemerintah memang memiliki alasan-alasan yang cukup. “Tetapi alangkah baiknya bahwa spirit dan undang-undang pangan dimana pangan pokok kita harus raih dengan kedaulatan, kemandirian tentunya ini kita dahulukan,” paparnya. istimewa/idi
