Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2009-2014

Evaluasi RPJMD 2009-2014

Sederet evaluasi dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  2009-2014. Evaluasi dilakukan untuk melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang telah dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Evaluasi tersebut sekaligus sebagai perbandingan antara dampak nyata dari suatu proyek dengan perencanaan strategis yang telah disepakati. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, evaluasi yang dilakukan didasarkan pada indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Evaluasi yang menghadirkan tim dari Universitas Brawijaya Malang dan tim penyusunan RPJMD 2015-2020 Bappeda Provinsi Jawa Timur, terdapat lima prioritas pembangunan di RPJMD 2009-1014. Masing-masing bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan pengembangan wilayah.

Pendidikan menjadi prioritas karena beberapa sebab. Di antaranya, kualitas pendidikan yang relative masih rendah belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi perserta didik. Terutama disebabkan belum memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik.

Fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara mencukupi, dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Terdapat juga kesenjangan partisipasi pendidikan. Belum meratanya fasilitas pendidikan memengah dan masih rendahnya kualitas pendidikan.

Di bidang kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan anak serta munculnya fenomena gizi buruk. Rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat akibat terbatasnya eksesibilitas terhadap sumber air minum yang bersih dan keperluan sanitasi dasar secara kosisten.

Terdapat juga fenomena tingginya penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya serta penyebaran HIV/AIDS dan psikotropika. Terbatasnya jumlah tenaga keperawatan serta sarana prasarana kesehatan masyarakat. Masalah lain, perlunya optimalisai pemberian dan pelayanan serta pengawasan jaminan kesehatan pada masyarakat, dan rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan obat-obatan.

Di bidang tenaga kerja mencuat masalah terbatasnya kesempatan kerja. Rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pencari kerja. Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial. Krisis keuangan global yang berdampak pada meningkatnya PHK dan pemulangan TKI. Masih rendahnya kesadaran penduduk dalam upaya pemerataan penduduk.

Lingkungan hidup menyumbang beberapa masalah di antaranya, pembangunan ekonomi dan social. Investasi, Perencanaan tata ruang dan berkaitan usaha penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu di pengembangan wilayah, meningkatnya kesenjangan antarwilayah. Perkembangan beberapa wilayah selatan Jawa Timur masih jauh tertinggal dibandingkan perkembangan wilayah utara Jawa Timur. Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administratf tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Capaian prioritas

Capaian-capaian yang sudah diperoleh dari 5 prioritas pembangunan tersebut terdapat 17 poin penting. Di antaranya; adanya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan. Perluasan lapangan kerja. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustry atau agrobisnis. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan investasi, ekspor non-migas dan pariwisata. Peningkatan saya saing industry manufaktur. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang. Percepatan pelaksanaan feformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas kesalehan social demi terjaganya harmoni social. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang serta terjaminnya kesetaraan gender.

Meningkatnya peran pemuda dan pengembangan olah raga. Penghormatan, pengakuan, dan penegakan hokum dan HAM. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas. (bpd)