ilustrasi
Pemerintah menanggung anggaran penanggulangan bencana lumpur lapindo, Sioarjo, Jawa Timur. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah wajib bertanggung jawab atas bencana tersebut.
Hatta mengatakan PT Lapindo Brantas masih memiliki beberapa tanggungan. Perusahaan milik Bakrie Group itu bertanggung jawab atas lokasi yang masuk dalam peta berdampak lumpur.
Tapi, sebagian daerah yang terkena dampak berada di luar peta. Itulah yang ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dalam APBN 2012, pemerintah menyediakan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk menanggulangi bencana itu. Tapi anggaran itu berubah menjadi Rp1,6 triliun. metrotvnews.com
