Jumat, 31 Maret 2017

Kluster Wisata Sulit Terwujud

ilustrasi: surabayapostonline

Tampaknya, kluster wisata yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan sektor pariwisata Jawa Timur akan sulit terwujud. Semua wilayah kabupaten/kota yang nantinya dijadikan kluster wisata, belum bisa menghasilkan pendapat yang sepaham untuk memikul tanggungjawab. Padahal, kontribusi sektor pariwisata Jawa Timur cukup besar, yakni 6,36% atau Rp56 triliun terhadap PDRB Jawa Timur yang mencapai Rp 884 triliun.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur, Jarianto, mengakui, sulitnya mewujudkan kluster wisata Jawa Timur disebabkan perumusan tanggungjawabnya belum jelas. Kabupaten/kota belum sepaham untuk memikul tanggungjawab.

Sebab itu, Disbudpar masih menunggu upaya pemerintah pusat agar bisa memfasilitasi terbentuknya kluster wisata di Provinsi Jawa Timur. “Kami sudah mengirim surat ke Pemerintah Pusat agar dibentuk kluster wisata di Jawa Timur. Kalau pemerintah pusat sudah membentuk kluster di Jawa Timur, akan memudahkan kami melakukan pembinaannya. Hingga kini, kami menunggu respon dari pemerintah pusat,” katanya, saat ditemui di sela rapat sosialisasi Majapahit Travel Fair (MTF) di Hotel Utami Surabaya.

Menurut Jarianto, semua aspek di daerah harus mendukung terbentuknya kluster wisata. Kenyataannya, potensi wisata di Jawa Timur yang besar ini belum tergarap secara maksimal akibat kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah satu dengan yang lainnya.

Bila kerjasama itu tercapai, bukan sesuatu yang mustahil wisata di Jawa Timur akan menjadi jujukan para wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnu). Sebab selama setahun kemarin, angka wisman dan wisnu yang datang ke Jawa Timur cukup signifikan.

“Dari 736 obyek wisata yang ada, jumlah wisman yang datang sebanyak 224 ribu orang, wisnu 27,1 juta orang. Terbanyak wisata yang diminati turis adalah wisata Bromo, dan wisnu minatnya ke wisata religi seperti makam Sunan Bonang,”jelasnya.

Ketua Dewan Pariwisata Jawa Timur, Yusak Anshori mendesak agar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat bersinergi dalam menghasilkan rancangan keputusan, sehingga menjadikan kluster wisata Jatim terwujud.

“Pemerintah Provinsi dan daerah serta Pemerintah Pusat harus duduk bersama. Kalau masing-masing pihak mengutamakan arogansi, selamanya kluster wisata yang ada tidak akan bisa dikembangkan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi, tegas Yusak, harus mempunyai inisiatif untuk membuat masterplan wisata tanpa menunggu Pemerintah Pusat. Menurut penilaiannya, pembangunan kluster sangat perlu dilakukan, karena keberadaan obek wisata satu dengan lainnya berjauhan.

“Yang tahu potensi untuk dijadikan kluster wisata di daerah adalah daerah itu sendiri. Pemda dan Pemprov harus membuat master plan dulu, kemudian konfirmasi ke pusat. Mestinya yang banyak perannya adalah daerah, bukan pusat.” imbuhnya.

Setelah master plan terwujud, Pemprov harus bisa mengkoordinasikan dengan stake holder di sektor wisata. Sehingga rencana tersebut kemudian ada assignment.

Yusak merinci, sejumlah wilayah yang punya potensi dijadikan kluster antara lain Kluster Argopuro meliputi Situbondo dan Banyuwangi dengan obyek wisata pantai Pasir Putih, Gunung Ijen, peternakan kura-kura, pantai Plengkung, serta obyek wisata lainnya.

“Selain itu ada Kluster Arek meliputi Malang, Surabaya, Probolinggo dan Sidoarjo, Kluster Madura dan Lamongan, dan kluster Ketubli meliputi Kediri Tulungagung dan Blitar,”tukasnya. surabayapostonline

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2017. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim