ilustrasi: kardady.wordpress.com
Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi lebih memperketat pengawasan di jembatan timbang, karena lemahnya pengawasan menyebabkan lolosnya kendaraan yang tonasenya melebihi batas sehingga akhirnya mengalami kecelakaan maut.
“Tidak hanya kelaikan kendaraan dan sopir, tapi lemahnya pengawasan di jembatan timbang juga menjadi faktor penyebab kecelakaan maut,” kata anggota Fraksi PDIP Jatim Suharti, di Surabaya.
Ia menjelaskan lemahnya pengawasan itu memberi peluang terjadinya pungli di jembatan timbang yang akhirnya menyebabkan kendaraan yang muatannya kelewat batas toleransi pun bisa lolos tanpa tindakan.
“Pada kasus kecelakaan di jalur Ngawi-Bojonegoro pada 12 Juli 2011 diduga kuat akibat kelebihan muatan semen. Sebanyak 16 orang yang sedang menonton pertunjukan ketoprak akhirnya tewas akibat kecelakaan tersebut,” katanya.
Maraknya pertumbuhan ekonomi, katanya, telah memacu perusahaan angkutan untuk memaksa truknya memuat barang sebanyak-banyaknya. Indikasi ini terlihat jelas dengan makin banyaknya truk yang berjalan lambat bagaikan keong di jalan tol.
Apalagi, di daerah tanjakan seperti hutan Baluran Situbondo-Banyuwangi, hutan Saradan Madiun dan hutan Wilangan Nganjuk. Demikian pula saat truk tersebut menanjak di jalan layang Trosobo Sidoarjo.
“Selain merusak jalan, kelebihan muatan juga terbukti membuat macet jalan. Truk yang berjalan pelan sangat menghambat jalan dan memaksa pengendara lain mengambil risiko mendahului agar tidak terhambat. Ini menambah risiko kecelakaan,” katanya.
Indikasi lain, makin banyak truk as rodanya patah di tengah jalan, karena tidak mampu menanggung beban muatan. Jika itu terjadi, macetnya bisa berjam-jam karena truk tersebut tidak bisa dipinggirkan, seperti kecelakaan di jalan raya Situbondo-Banyuwangi, Senin (12/2).
“Dalam kecelakaan itu, seorang balita meninggal dunia dan empat lainnya terluka saat sebuah mobil travel menabrak truk tronton yang mogok karena as rodanya patah,” katanya.
Untuk pengawasan di jembatan timbang, katanya, tidak cukup hanya dengan menyediakan kamera pantau/CCTV online, karena kamera tersebut rentan rusak atau bahkan sengaja dirusak oknum yang lebih menyukai adanya pelanggaran untuk memperoleh uang suap.
“Pengawasan harus dilakukan dengan sistem pencatatan data hasil timbangan secara on-line yang terekam langsung di basis data Dinas Perhubungan Provinsi secara real time. Juga, harus dilengkapi kamera yang langsung memfoto pelat nomor truk yang ditimbang,” katanya.
Model kamera yang memfoto pelat nomor, jelas Suharti, sudah lazim digunakan di beberapa area parkir, termasuk di bandara dan gedung bertingkat. Dengan demikian, pelanggaran oleh oknum petugas bisa ditekan seminimal mungkin. MICOM
