Pendidikan Hanya Untuk Orang Kaya

ilustrasi: dreamindonesia.wordpress.com

Pendidikan murah yang menjadi program pemerintah lewat komitmen anggaran 20% ternyata hanya jadi slogan. Kenyataannya di Jawa Timur, pendidikan dinilai masih mahal karena beragamnya pungutan oleh sekolah. Ini yang menjadi ‘Catatan Akhir Tahun 2011 LBH Surabaya’.

M. Syaiful Aris Direktur LBH Surabaya dalam konferensi pers di kantor LBH Surabaya, Jl. Kidal mengatakan dari laporan masyarakat ke Pos Pengaduan Pendidikan di Malang sepanjang tahun 2011, terdapat banyak temuan terkait pelanggaran pendidikan, yakni maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Malang Raya, khususnya pungutan yang terjadi pada pendidikan dasar yang seharusnya gratis.

Lebih lanjut, berdasarkan pantauan LBH Surabaya, dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, hampir di semua kabupaten kota banyak sekolah melakukan pelanggaran pendidikan dengan melakukan pungutan-pungutan liar, tindak kekerasan dan tindakan diskriminatif dalam pendidikan.

Diantara kasus itu sebagian besar terkait dengan pungli, kekerasan psikis, pemaksaan, dan diskriminasi.

“Praktik pungli dalam pendidikan sudah melampai batas dan berimplikasi serius bagi pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi ekonomi yang lemah,” kata Aris.

Padahal, lanjut Aris, jelas dalam konstitusi dan Kovenan Hal Ekonomi, Sosial, dan Budaya, bahwa pendidikan dasar merupakan hak dasar bagi tiap warga negara dan Biaya-biaya yang dipungut pemerintah, otoritas lokal atau sekolah dan institusi-institusi lain merupakan ancaman bagi pemenuhan hak-hak ini, sekaligus dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap realisasi dari hak ini.

Dari data yang dihimpun ini, LBH Surabaya berkesimpulan Pemprov Jatim maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah gagal dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan.

Pendidikan di Jawa Timur hanya dijadikan ladang bagi tumbuh suburnya praktek pungutan liar yang berakibat pada maraknya tindak kekerasan fisik maupun psikis bagi anak didik serta telah melahirkan praktek-praktek diskriminasi bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).

“Lembaga pendidikan yang mestinya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan justru menjadi alat pemiskinan,” ungkap Aris. suarasurabaya.net

4 Komentar Pembaca

  1. Gubenur jawa timur ngak becus ,kok ngak malu, coba sekali2 datangi sekolah2 yg menarget biaya uang gedung,(malu pak ,klu ngak mampu turun aja ,ngak guna jadi gubernur hanya nyusahkan rakyat miskin) contoh dikaltim

  2. Jadi pemimpin buat yang positif sekolah yang menarget uang gedung ,apalagi sekolah negeri simpel tinggal phk kepala sekolah atau wakilnya (itu baru kerja bpk gubenur yang terhormat) dan bila sekolah swasta yang menarget jangan diluluskan izinnya , simpel jadi pemimpin, seharusnya malu jadi pemimpin yang ngak mampu menyejaterahkan rakyatnya,

  3. Saya jalan kekaltim ,sekolah negeri atau kesehatan yg diolah pemerintah , GRATIS ( bisa belajar kekaltim pemimpin jawa timur,kaltim kok bisa yA)

  4. Dn banyalk slogan yang diangap pahlawan sedikit contoh tki karena banyak tki dijawa timur, (slogannya pahlawan devisa negara) klu kita berpikir seharusnya malu ,karena tki disana jadi pembatu ,coba orang asing yang kesini apa jadi pembantu mau,seharusnya pemimpin mampu menciptakan lahan pekerjaan ,biar rakyat kita dinegara orang ngak jadi budak atau pembantu kasian rakyat pak

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim