Anna Lutfhie
Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor akibat rusaknya hutan dan lingkungan, mendesak bagi Pemprov Jatim untuk melakukan agredasi (peningkatan mutu, red) lahan kritis. Karenanya, kalau hal ini dibiarkan akan mengancam hasil pertanian yang tentunya berdampak pada puso pangan di Jatim.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Anna Lutfie menegaskan agar puso pangan di Jatim tidak terjadi, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait serta Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD). Mengingat kerusakan alam yang mengakibatkan bencana alam dimana-mana saat ini jumlahnya semakin meluas dan ini tentunya akan mempengaruhi hasil pertanian. “Yang utama adalah Dinas Kehutanan, Perhutani, pegiat lingkungan terus berkoordinasi dan gubernur harus mengambil tongkat komando untuk memimpin penanganan bencana,’’tegasnya, Selasa (3/1).
Jika penanganan bencana tidak dilakukan, paparnya maka hasil produktivitas lahan akan terganggu. Dimana dari 2 juta hektare lahan pertanian yang ada dengan target 7 juta ton beras yang diharapkan tidak akan mampu terwujud. Sebaliknya, jika hal ini terjadi, maka akan menjadi ancaman serius bagi Jatim sebagai wilayah penyumbang beras nasional. “Tidak menutup kemungkinan Jatim akan terancam krisis pangan karena target yang ditetapkan tidak akan bisa tercapai. Jika ini terjadi maka Pemprov dan masyarakat yang merugi,’’tegasnya.
Untuk katagori rawan, lanjut politisi asal PAN ini terdapat di aliran Bengawan Solo, Tuban, Lamongan, Gresik. Sementara di Tapal Kuda mulai dari Jember, Probolinggo, Pasuruan. Sedang Wilayah Madura seperti Sampang, wilayah mantaraman seperti, Ngawi, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo merasa optimis Jatim akan menjadi penyumbang beras secara nasional jika pembangunan waduk-waduk seperti di Sembayat barrage, Lamongan, Tugu, Trenggalek, Waduk Bendo, Ponorogo, Bajul Mati, Banyuwangi, Nipah, Sampang serta Gondang Bendo, Pacitan tersebut sudah selesai. Mengingat keberadaan waduk-waduk tersebut akan menjadi penampung air saat intensitas hujan tinggi selain mengurangi adanya teradi bencana alam banjir. Sementara di musim kemarau mampu menjadi sebagai lagan irigasi.
‘’Karenanya kami terus mendorong langkah pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan lewat APBN 2012 sebesar Rp 12triliun,’’papar Pakde Karwo, kemarin.
Ditambahkannya, jika saat ini kebutuhan beras secara nasional mencapai 10 juta ton/tahun. Sementara Jatim mampu menyumbang 5,2 juta ton/ tahun. Dan jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan akan meningkat jika waduk-waduk tersebut segera direalisasikan. Apalagi saat ini indeks pertanaman Jatim meningkat dari 1,86 menjadi 2,3.
‘’Tidak menutup kemungkinan Jatim akan menjadi wilayah pengimpor beras jika semua waduk yang ada di Jatim dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena dengan waduk tersebut diupayakan dapat mengairi sawah para petani saat musim kemarau dan bisa sebagai tempat tadah hujan saat musim hujan,’’papar Pakde Karwo dengan nada penuh rasa optimis. (bhi)
