ilustrasi
Meskipun ketahanan stok beras Perum Bulog, khususnya untuk Bulog Divisi (Divre) Jawa Timur (Jatim), sudah sangat mengkhawatirkan, Gubernur Jatim Soekarwo tetap teguh tidak memperbolehkan beras impor untuk dialokasikan ke wilayah Jatim.
Beras impor hanya boleh transit di Jatim namun tidak boleh digunakan untuk Jatim, termasuk untuk alokasi beras untuk masyarakat miskin (raskin).
“Kalau hanya turun di Jatim boleh-boleh saja, tapi tidak untuk Jatim,” tegas Soekarwo di Surabaya, Kamis (10/11/2011).
Soekarwo berdalih, keengganannya untuk memperbolehkan beras impor masuk ke pasar Jatim karena hal tersebut bisa menyengsarakan petani dan mengakibatkan harga beras menjadi anjlok.
“Apalagi sekarang masih ada panen raya, tidak mungkin kuranglah beras di Jatim. Jadi, apapun alasannya Bulog harus beli beras petani dan tidak boleh gunakan beras impor,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bulog Divre Jatim, Rinto Angky Pratomo mengaku saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog Jatim seluruhnya mencapai 229.000 ton, yaitu 21.918 ton dari pengadaan dalam negeri untuk beras jenis medium, 16.918 ton untuk jenis premium dan 190.384 ton berasal dari beras impor dari Vietnam.
Namun yang bisa digunakan untuk alokasi raskin hanya sekitar 21.918 ton beras dari pengadan dalam negeri. Jumlah tonase tersebut hanya mampu digunakan untuk menyalurkan beras masyarakat miskin (Raskin) sekitar 1,461 juta rumah tangga sasaran (RTS). Sementara jumlah RTS di seluruh Jatim yang harus dipenuhi mencapai 3,079 juta dengan alokasi beras sekitar 46.197 ton per bulan.
Sementara kewajiban Bulog Jatim untuk menyalurkan raskin per bulan November masih kurang sekitar 24.219 ton. Dengan perincian, kebutuhan September yang belum terdistribusikan untuk Kabupaten Lumajang sebesar 88 ton, kebutuhan untuk raskin Oktober yang belum terdistribusi di seluruh Jatim sebesar 4.131 ton dan untuk November mencapai 20.026 ton
Untuk itu, Angky berharap Gubernur Jatim Soekarwo mau memberikan izin penggunaan beras impor untuk alokasi raskin Jatim karena memang sudah tidak ada beras lagi yang bisa disalurkan.
“Kami sebenarnya masih berupaya melakukan pengadaan, bahkan terakhir kami sudah menaikkan harga beli menajdi Rp4.300 untuk GKP dan Rp6.500 untuk beras, tapi pencapaiannya tidak sebanding dengan kebutuhan. Kadang kami hanya mendapatkan 1.000 ton atau bahkan hanya 400 hingga 500 ton. Padahal kebutuhan untuk penyaluran raskin mencapai 46.197 ton per bulan,” keluh Angky. kabarbisnis.com
