Kejari Sita Dokumen Penting Dispendik Gresik

ilustrasi: yustisi.com

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gresik terus mengejar dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Gresik sebesar Rp 16,2 miliar. Kini penyidik melakukan penyitaan dokumen pengadaan 62 bangunan perpustakaan dan pengadaan buku di Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik.

Kepala Kejari Gresik Bambang Utoyo mengatakan, selain menyita dokumen pengadaan 62 perpustakaan di 62 sekolah dasar serta buku, pihaknya juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Timur melakukan audit. Surat permintaan bantuan itu sudah disampaikan beberapa waktu lalu.

“Kami telah meminta BPKP Jawa Timur untuk juga melakukan audit investigasi. Tujuannya kami ingin bersama-sama melakukan penyelidikan hingga dapat cepat diketahui hasilnya,” ujar Bambang Utoyo di sela pasar murah menyambut Hari Adiyaksa di halaman Kejari Gresik.

Sebanyak 62 kepala sekolah dasar sudah menjalani pemeriksaan terkait hal itu. Bahkan, PPATK (pejabat pelaksana anggaran teknis kegiatan) Dispendik Gresik juga sudah diperiksa. Hasilnya cukup menjadi petunjuk bila terjadi dugaan korupsi. “Ada beberapa bangunan fisik perpustakaan yang tidak ada plafonnya, tidak ada lapisannya, tidak ada keramiknya. Masak ada pembangunan gedung satu paket dibiarkan tanpa plafon,” ungkap mantan Kajari Maros, Sulawesi Selatan tersebut.

Bambang menduga ada upaya permainan dengan cara mengajukan kembali kekurangan pembangunan pada DAK 2010 tersebut. Caranya, pembangunan yang kurang seperti plafon, pelapisan dinding, dan keramik lantai, bakal diajukan lagi. “Padahal pekerjaan itu kan seharusnya menjadi satu. Artinya pekerjaan itu masih satu paket,” bebernya.

Indikasi penyimpangan juga terjadi saat pengadaan buku dalam program yang sama yaitu DAK 2011 tersebut. Disebutkan, bila dalam pengadaan buku maupun perlengkapan perpustakaan lainnya kerap tidak ditemukan berita acara penyerahan buku. Bahkan, buku yang diserahkan itu juga jumlahnya masih kurang dari saat lelang.

“Indikasi adanya korupsi cukup kuat. Hanya saja, kami tidak ingin gegabah dalam penyelidikan DAK Disdik tersebut. Makanya sampai saat ini terus dimatangkan di tingkat penyelidikan, meski indikasi korupsinya cukup kuat,” tegasnya.

DAK Dinas Pendidikan sebesar Rp16,2 miliar memang rawan diselewengkan. Dalam laporannya, LSM Forum Kota (Forkot) menyebut dana sebesar Rp16,2 miliar terbagi dalam beberapa item. Pembangunan 62 gedung perpustakaan masing-masing bernilai Rp 82,402 juta. Sisanya Rp180 juta dipakai untuk paket pengadaan buku paket siswa, alat peraga, TIK dan peralatan multi media.

Dari temuan LSM Forkot, ada sekitar Rp 9,9 miliar yang pencairannya bermasalah. Bahkan, temuan di lapangan, di antaranya di SD Negeri Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan; SD Negeri Puntut Terate, Kecamatan Benjeng dan SD Negeri Mojogede, Kecamatan Balongpanggang, pembangunan perpustakaannya amburadul.

Biro Hukum dan Pemerintahan LSM Forkot Gresik, Hasanuddin Farid, mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pengungkapan korupsi DAK Dispendik oleh kejari. Selain melakukan update laporan pemeriksaan, mereka juga siap turun bila ada upaya mempermainkan laporan tersebut. “Kami cukup respek dengan upaya kejaksaan. Tetapi, kami tidak tinggal diam bila ada oknum kejaksaan yang mencoba untuk mempermainkannya. Kami akan membuat laporan hingga ke atasnya,” ujarnya.surabayapost.com