Pemerintahan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, akan mengirim nota keberatan kepada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) terkait revisi peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atas Gunung Kelud yang dinilai merugikan Kabupaten Blitar.

Sebab revisi tersebut telah menguatkan hak kepemilikan Kabupaten Kediri atas Gunung Kelud.

“Kami akan mempertanyakan ini. Alasan dan kenapa terjadi revisi,“ ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Bachtiar Suko Karjadi.

Bakorstunal menerbitkan revisi RBI khususnya wilayah Gunung Kelud pada 2003. Perubahan data wilayah tersebut menjadi dasar Pemkab Kediri untuk mengklaim gunung api aktif tersebut berada di wilayah teritorialnya.

Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, data yang disuguhkan Pemkab Kediri dinilai lebih up to date dibanding milik Kabupaten Blitar. Secara politis dan yuridis, posisi Pemkab Kediri berada di atas angin.

Apalagi, Kediri juga mampu menunjukkan Piagam Jayakarta yang secara garis besar mempertegas Gunung Kelud berada di wilayahnya. Pukulan telak bagi Pemkab Blitar selanjutnya adalah arsip dokumen 1944 yang dikeluarkan Kodam V Brawijaya menyatakan bahwa peta yang memasukkan Kelud ke dalam wilayah Kabupaten Blitar, dinilai pihak provinsi sudah kedaluwarsa.

Padahal, Blitar juga memiliki bukti dari arsip peta perang dan peta bencana. “Dan tentunya bagi kami, ini (revisi) menjadi permasalahan baru yang perlu diselesaikan secara khusus,“ ucap Bachtiar.

Menurut Bachtiar ada kecurigaan unsur rekayasa terkait revisi garis batas peta RBI. Karenanya, secepatnya Pemkab Blitar akan melayangkan nota keberatan tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Sukamdi, sangat mendukung langkah yang diambil eksekutif. Bahkan, menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, akan lebih baik jika pemerintah pusat mengambil alih permasalahan ini.

“Karena kami melihatnya penanganan yang dilakukan pemerintah provinsi justru melahirkan persoalan baru,“ ujarnya. OZC