photo: dok. ibtimes.com
Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp1,2 triliun pada tahun ini untuk dialokasikan sebagai dana bantuan langsung masyarakat (BLM), guna pembangunan infrastruktur ( 75,3%), kegiatan sosial (9,1%), dan kegiatan ekonomi bergulir (15,5%). Bantuan langsung dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) itu akan disebarkan di 33 propinsi di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran tersebut diambil dari APBN yakni sebesar Rp1,022 triliun dan APBD Rp196,26 miliar.
Adapun dari penerima 33 propinsi, wilayah penerima bantuan terbesar yakni propinsi Jawa Barat sebesar Rp238,435 miliar, Jawa Timur Bantuan langsung dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) itu akan disebarkan di 33 propinsi di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran tersebut diambil dari APBN yakni sebesar Rp1,022 triliun dan APBD Rp196,26 miliar. Adapun dari penerima 33 propinsi, wilayah penerima bantuan terbesar yakni propinsi Jawa Barat sebesar Rp238,435 miliar, Jawa Timur Rp232,125 miliar, dan Jawa Tengah Rp166,460 milar. Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum mencatat PNPM mandiri perkotaan telah mencairkan bantuan langsung masyarakat sejumlah Rp5,02 triliun sejak 2007, dimana berasal dari APBN sebesar 91% dan sisanya 9% dari pemerintah daerah.
Dana BLM itu mayoritas digunakan untuk pembangunan kegiatan infrastruktur sebesar 75,3%, kegiatan sosial 9,1%, dan kegiatan ekonomi bergulir 15,5%. Sedangkan penyebarannya telah disebar kepada 15,93 juta kepala keluarga untuk kegiatan infrastrukturnya, dan 2,124 juta kepala keluarga untuk pinjaman bergulir tanpa agunan. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan dana BLM itu akan segera dicairkan sehingga bisa digunakan untuk kegiatan tridaya ekonomi sosial dan infrastruktur masyarakat. Dia menjelaskan tingginya alokasi anggaran untuk infrastruktur karena umumnya kebutuhan masyarakat akan kelengkapan infrastruktur sangat tinggi, misalnya saja sarana pemukiman dan layanan kesehatan.
Selain juga karena dengan adanya sarana yang memadai kegiatan perekonomian akan membaik. Untuk sumber dananya sendiri, katanya,didukung dari bantuan pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) dan Bank Dunia. “Khusus untuk wilayah Sumatera, Banten, DKI Jawa Barat dan Kalimantan Barat didukung melalui dari dana IDB yang membantu di 14 provinsi,” ujar Budi dalam lokakarya nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, hari ini. (gak)
(Sumber: Bisnis.com)
