![4mwx6676](https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/08/4mwx66763-300x200.jpg)
Pakde Karwo Hadiri Sosialisasi Taman Teknologi Pertanian (TTP). foto:istimewa
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengusulkan dilakukan restrukturisasi terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Alasannya, penilaian NTP dilakukan hanya pada proses on farm, padahal saat ini sudah banyak petani yang telah mengolah hasil pertaniannya hingga pada proses industri primer dan sekunder atau off farm.
Usul itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat menjadi keynote speaker Sosialisasi Taman Teknologi Pertanian (TTP) Plus Gresik untuk meningkatkan Agribisnis Buah-Buahan di Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Senin (30/7) siang.
Pakde Karwo mengatakan, restrukturisasi ini penting dilakukan karena berdasarkan data BPS per Juni 2018 yang hanya menilai NTP dari proses on farm, saat ini posisi NTP petani masih berada di angka 105,50. Artinya, pendapatan petani masih dianggap rendah.
“Kepada BPS, kita harus melakukan rekonstruksi baru tentang NTP, sebab dengan indikasi NTP yang seperti itu, diasumsikan menjadi petani itu menderita, karna profil NTP-nya rendah. Padahal, sudah banyak petani yang sejahtera berkat hasil off farm-nya.” katanya.
Menurut gubernur kelahiran Madiun ini, penilaian NTP sudah semestinya juga memperhitungkan proses off farm yang dilakukan petani. Ini karena sudah ada proses nilai tambah yang dilakukan petani terhadap hasil pertaniannya, baik itu proses primer, sekunder, bahkan tersier.
“Di Jatim, sekarang sudah tidak ada lagi gabah kering panen dijual oleh petani, tapi sudah pada posisi minimal gabah kering giling. Bahkan sudah ada petani yang bisa melakukan secara mandiri proses primer hingga tersier, mulai proses bahan baku, industri, pemasaran, dan jualan hingga ke Jepang” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga meminta TTP Plus Gresik untuk tidak berpikir sebagai korporasi atau “corporate”. Artinya, meski TTP Plus adalah korporasi, tapi diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat disekitarnya.
“Corporate itu hukumnya satu, yakni efisiensi dan untung besar. Jadi saya usul, meski ini corporate, tapi jangan dijadikan seperti corporate. TTP Plus harus mengembangkan lingkungan dengan menyertakan masyarakat sekitar. Netesnya ke lingkungan atau trickle down effect itulah yang terpenting” katanya.